Wapres JK sebut kemajuan di Jakarta tidak diimbangi dengan infrastruktur
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka lokakarya pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8). Dalam sambutannya, JK menjelaskan infrastruktur penting bagi pembangunan negara.
"Masalah infrastruktur di Indonesia tentu masalah yang sangat penting. Tetapi infrastruktur itu di mana pun penting. Di Amerika pun terjadi kelesuhan ekonomi maka yang dibangun infrastruktur," kata JK saat membuka lokakarya.
Dia memberikan contoh kemacetan Jakarta yang tidak diimbangi dengan infrastruktur. Menurut dia kemacetan adalah bentuk dari kemajuan negara tetapi hal tersebut tidak diimbangi.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
-
Siapa yang menilai kemacetan di Jakarta? Tomtom International BV adalah lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia mencatat peringkat kemacetan di Jakarta naik menjadi 29 pada 2022.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
"Di negara-negara kita yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan serta ciri-cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan tetapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur itu contoh paling sederhana," papar JK.
Kemudian, JK juga meminta pihak swasta juga bisa membantu infrastruktur di Indonesia. Dia meminta pihak swasta tidak tebang pilih dalam memilih proyek.
"Sehingga swasta harus ikut serta," kata JK
Selanjutnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan acara tersebut diharap dapat mencari pola pembiayaan. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih baik.
"Agar bisa menemukan pola pembiayaan yang baru sifatnya PPP ataupun semacam itu yang tak membebani APBN dan mendapat masukan dari berbagai stakeholder dari berbagai bidang, baik peraturan, bentuk kelembagaan ataupun penerapannya supaya efektif," ungkap Sri.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota
Baca SelengkapnyaKereta Cepat Jakarta-Bandung ini telah resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, dan saat ini Kereta Cepat Whoosh sudah bisa dinikmati masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaKondisi ini berakibat pada mengepulnya polusi di langit ibu kota.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mendorong agar kepala daerah membangun transportasi umum di wilayahnya
Baca SelengkapnyaJumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi keluhkan banyak kota di Indonesia yang mengalami kemacetan
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya