Follow
Wapres Ma'ruf Minta Pemerintah Daerah Perbaiki Data Penerima Bansos
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk meningkatkan penyerapan anggaran penanganan pandemik Covid-19 di setiap daerah.
"Mohon perhatian, seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," katanya, Kamis (22/7).
Imbauan tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jatim dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Jatim. Dia juga meminta jajaran pemda segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
Penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Timur masih rendah, sehingga dia meminta Khofifah mendukung bupati dan wali kota untuk memperbaiki data masyarakat penerima manfaat tersebut.
"Masih rendahnya penyaluran bansos memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Jatim untuk melakukan percepatan, melalui perbaikan data terutama kelengkapan data NIK dari penerima manfaat," jelasnya.
Ma’ruf juga meminta Pemprov Jatim meningkatkan kinerja untuk memperbaiki pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kini mulai menggunakan kategori level.
"Diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, Khofifah melaporkan case fatality rate (CFR) di Jatim turun dari 7,24 persen menjadi 6,61 persen, sedangkan kasus aktif COVID-19 naik signifikan dari 5,68 persen menjadi 19,49 persen.
Peningkatan kasus aktif tersebut, lanjut Khofifah, antara lain disebabkan kenaikan jumlah pengetesan mencapai lima hingga enam kali lipat setiap harinya.
"Mulai Senin lalu, ketika terjadi peningkatan eksponensial karena kenaikan testing hingga lima sampai enam kali lipat per harinya, angka yang terkonfirmasi mengalami peningkatan," ungkapnya.
Meski kasus aktif naik, Khofifah mengatakan keterisian ruang Intensive Care Unit (ICU) di rumah sakit tidak mengalami kenaikan atau dalam kondisi flat.
"Tingkat keterisian rumah sakit, baik ICU maupun ruang isolasi biasa, relatif flat," tutup Khofifah.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Said juga sudah punya peta persoalan di Jatim untuk kemudian dikolaborasikan dengan Risma.
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Capres nomor urut dua, bertemu ratusan petani Kabupaten Sukoharjo, Selasa (26/12). Dia berjanji akan memprioritaskan penambahan pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak yang telah membantunya menjalankan program-program pemerintah.
Baca Selengkapnya