Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga Pertanyakan Tes Seleksi Calon Kades di Tangerang Dipungut Biaya Rp2,5 juta

Warga Pertanyakan Tes Seleksi Calon Kades di Tangerang Dipungut Biaya Rp2,5 juta warga memprotes Penyeleksian Calon Kepala Desa. ©2019 Merdeka.com/Kirom

Merdeka.com - Warga wilayah pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, mendatangi kantor DPRD untuk mempersoalkan tes seleksi calon Kepala Desa (kades) yang diselenggarakan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) melalui lembaga independen Institute for Community Development (ICD).

Massa yang menggelar aksi di depan gedung dewan itu, menuntut DPRD Kab Tangerang, memanggil Kepala Dinas DPMPD dan Bupati Tangerang, untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Dulamin Zhigo, salah satu pendemo menuding lembaga yang ditunjuk langsung oleh DPMPD yakni IDC, tidak memiliki badan hukum yang sah dan tidak memiliki kantor resmi.

Menurutnya, setiap desa dalam program seleksi tersebut dipungut biaya sebesar Rp2.500.000. Dari 153 desa yang mengikuti pilkades serentak maka terkumpul sebanyak Rp382.500.000 untuk tes seleksi calon kades.

Sayangnya menurut Dulamin, anggaran sebesar itu diberikan kepada LPM secara penunjukan langsung, bukan melalui lelang tender.

"Ini jelas sudah menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di mana anggaran di atas Rp200.000.000 wajib dilelang. Kami datang ke sini bukan masalah lolos atau tidak lolos para calon kades. Tapi kami mempertanyakan penunjukan langsung tes calon kades melalui ICD. Hasil tes ini cacat hukum karena dilakukan oleh LPM bodong," ujar Dulamin yang merupakan aktivis pantura ini, Senin (14/10)

Dia berharap, dengan asanya aksi demonstrasi oleh masyarakat, Ketua DPRD Kab Tangerang, turun meminta Bupati Tangerang untuk membatalkan keputusan Bupati terkait penetapan calon kades.

"Sebab tes ini diselenggarakan oleh lembaga yang cacat hukum. Kami sudah datangi ke alamat yang tertera di kop surat ICD yakni di jalan pesantren, Cibabat, Cimahi, Bandung. Kantor yang dimaksud ternyata hanya rumah tinggal. Di sana tidak ada aktivitas lembaga, bahkan tidak terdapat plang lembaga. Apa ini bukan lembaga odong-odong," tegas Dulamin.

Setelah satu jam berorasi, tak ada juga perwakilan DPRD Kab Tangerang, yang turun menemui mereka. Dulamin mengaku akan membawa masa lebih banyak lagi, dan menyampaikan tuntutan yang sama.

"Ini aksi kita yang kedua, kalau para wakil rakyat tidak mau menemui kami, kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak Kamis mendatang," tandasnya.

Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, didampingi anggota dewan lainnya turun di tengah-tengah masa aksi. Ketua DPRD meminta perwakilan warga untuk menggelar diskusi di ruang rapat gabungan.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati

Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
Polisi Keok Sampai Kabur Diskak Advokat, Debat Keras Soal Halangi Bantuan Hukum Demonstran yang Ditangkap
Polisi Keok Sampai Kabur Diskak Advokat, Debat Keras Soal Halangi Bantuan Hukum Demonstran yang Ditangkap

Reaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.

Baca Selengkapnya
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang

"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio

Baca Selengkapnya
Massa Demo Desak Usut Dugaan Korupsi Anggaran Rp5 M per Kecamatan, Begini Tanggapan Kejati Sulteng
Massa Demo Desak Usut Dugaan Korupsi Anggaran Rp5 M per Kecamatan, Begini Tanggapan Kejati Sulteng

Sejumlah massa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (19/8).

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum

Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap

Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa

Baca Selengkapnya
Kantor DPRD dan Bupati Pohuwato Gorontalo Dibakar Massa
Kantor DPRD dan Bupati Pohuwato Gorontalo Dibakar Massa

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, massa yang berjumlah sekira seribuan orang mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat.

Baca Selengkapnya
PDIP Bongkar Modus Mobilisasi Kepala Desa Menangkan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng
PDIP Bongkar Modus Mobilisasi Kepala Desa Menangkan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng

Investigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.

Baca Selengkapnya
Demo di Kantor Bupati Bekasi, Massa Tuntut Pengentasan Angka Pengangguran
Demo di Kantor Bupati Bekasi, Massa Tuntut Pengentasan Angka Pengangguran

Demo di Kantor Bupati Bekasi itu diwarnai kericuhan.

Baca Selengkapnya
Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Massa Pendukung dan Tolak Padati KPU Saling Ejek
Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Massa Pendukung dan Tolak Padati KPU Saling Ejek

Mereka sempat meledek massa kontra dengan pemilu yang didominasi dengan orangtua lantaran hanya duduk saja tanpa ada melakukan orasi.

Baca Selengkapnya
Perjuangkan UMP Jakarta 2024 Rp5,6 Juta, Buruh Rusak Pagar Balai Kota DKI
Perjuangkan UMP Jakarta 2024 Rp5,6 Juta, Buruh Rusak Pagar Balai Kota DKI

Massa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.

Baca Selengkapnya