Warga Pertanyakan Tes Seleksi Calon Kades di Tangerang Dipungut Biaya Rp2,5 juta
Merdeka.com - Warga wilayah pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, mendatangi kantor DPRD untuk mempersoalkan tes seleksi calon Kepala Desa (kades) yang diselenggarakan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) melalui lembaga independen Institute for Community Development (ICD).
Massa yang menggelar aksi di depan gedung dewan itu, menuntut DPRD Kab Tangerang, memanggil Kepala Dinas DPMPD dan Bupati Tangerang, untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
Dulamin Zhigo, salah satu pendemo menuding lembaga yang ditunjuk langsung oleh DPMPD yakni IDC, tidak memiliki badan hukum yang sah dan tidak memiliki kantor resmi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
Menurutnya, setiap desa dalam program seleksi tersebut dipungut biaya sebesar Rp2.500.000. Dari 153 desa yang mengikuti pilkades serentak maka terkumpul sebanyak Rp382.500.000 untuk tes seleksi calon kades.
Sayangnya menurut Dulamin, anggaran sebesar itu diberikan kepada LPM secara penunjukan langsung, bukan melalui lelang tender.
"Ini jelas sudah menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di mana anggaran di atas Rp200.000.000 wajib dilelang. Kami datang ke sini bukan masalah lolos atau tidak lolos para calon kades. Tapi kami mempertanyakan penunjukan langsung tes calon kades melalui ICD. Hasil tes ini cacat hukum karena dilakukan oleh LPM bodong," ujar Dulamin yang merupakan aktivis pantura ini, Senin (14/10)
Dia berharap, dengan asanya aksi demonstrasi oleh masyarakat, Ketua DPRD Kab Tangerang, turun meminta Bupati Tangerang untuk membatalkan keputusan Bupati terkait penetapan calon kades.
"Sebab tes ini diselenggarakan oleh lembaga yang cacat hukum. Kami sudah datangi ke alamat yang tertera di kop surat ICD yakni di jalan pesantren, Cibabat, Cimahi, Bandung. Kantor yang dimaksud ternyata hanya rumah tinggal. Di sana tidak ada aktivitas lembaga, bahkan tidak terdapat plang lembaga. Apa ini bukan lembaga odong-odong," tegas Dulamin.
Setelah satu jam berorasi, tak ada juga perwakilan DPRD Kab Tangerang, yang turun menemui mereka. Dulamin mengaku akan membawa masa lebih banyak lagi, dan menyampaikan tuntutan yang sama.
"Ini aksi kita yang kedua, kalau para wakil rakyat tidak mau menemui kami, kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak Kamis mendatang," tandasnya.
Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, didampingi anggota dewan lainnya turun di tengah-tengah masa aksi. Ketua DPRD meminta perwakilan warga untuk menggelar diskusi di ruang rapat gabungan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaReaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaSejumlah massa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (19/8).
Baca SelengkapnyaTim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaPemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa
Baca SelengkapnyaSeorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, massa yang berjumlah sekira seribuan orang mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat.
Baca SelengkapnyaInvestigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca SelengkapnyaDemo di Kantor Bupati Bekasi itu diwarnai kericuhan.
Baca SelengkapnyaMereka sempat meledek massa kontra dengan pemilu yang didominasi dengan orangtua lantaran hanya duduk saja tanpa ada melakukan orasi.
Baca SelengkapnyaMassa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.
Baca Selengkapnya