Warga Tolak Bantuan, Wali Kota Bandung Singgung Pemprov Jabar

Merdeka.com - Pendistribusian bantuan bahan makanan pokok dan uang kepada masyarakat di masa pandemi virus corona (Covid-19) belum berjalan maksimal. Teknis dan pola pengiriman tidak berjalan secara sinergi.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menanggapi penolakan warga terhadap bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi karena permasalahan data yang belum rampung. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus diselesaikan.

"Ya saya kira itu dinamika dari masyarakat, nanti kita klarifikasi lah. Yang jelas sekarang memang urusan bansos ini kan pintunya banyak dan sampai hari ini, punten (maaf), pintunya banyak, terus kemudian kebijakannya pun untuk menentukan saja sasarannya juga kan belum selesai dari (Pemerintah) Provinsi (Jawa Barat). Di provinsi itu sekarang masih melakukan pendataan ulang sampai tanggal 25 yang akan datang," kata dia di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (23/4).

Di sisi lain, ia mengklaim bahwa bantuan yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung sudah didistribusikan kepada masyarakat. Disinggung mengenai sinergi distribusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Oded tidak menjawab secara rinci.

"Kalau oleh Pemkot Bandung sudah dibagikan, kemarin sudah mulai karena di Kota Bandung ini bentuknya uang. (yang belum selesai) Itu bansosnya Provinsi. Koordinasi antar-Dinas, Dinsos Kota Bandung, provinsi, dan Sekda sudah berkoordinasi terus. Mudah-mudahan lah Insya Allah ini semua (persoalan salah data bansos) bisa selesai," pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun, bantuan dari Pemerintah Kota yang disebut oleh Oded M. Danial sudah didistribusikan kepada 63.000 kepala keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar Rp300.000. Jumlah tersebut menambahi nominal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Jumlahnya Rp300.000 untuk melengkapi mereka yang mendapatkan sembako dari pusat Rp200.000. Jadi jumlahnya Rp500.000," jelas Oded.

Dengan ditambahkannya bantuan tersebut, total uang tunai yang diterima oleh keluarga miskin yang tercantum dalam DTKS Kota Bandung adalah Rp500.000 atau sama dengan penerima bantuan non-DTKS.

Sementara itu, bantuan untuk warga non-DTKS, atau warga rawan miskin yang juga terdampak Covid-19 masih dalam proses. Pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pembagiannya tertib dan tepat sasaran serta tidak tumpang tindih.

Adapun bantuan sosial kepada masyarakat ini ada beberapa pintu. Bansos dari Pemerintah Provinsi senilai Rp500 ribu, sebagian diberikan dalam bentuk sembako. Kemudian ada pintu dari Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Setiap Kepala Keluarga yang berhak hanya bisa mendapatkan dari salah satu pintu bansos yang ada. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama, bahwa bantuan itu ada sembilan (pintu), yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Belakangan, distribusi bansos ini menuai polemik. Salah satu penolakan bantuan tersebut dilakukan sejumlah warga di RW 8 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Kopo, Kota Bandung. Mereka meminta petugas pengantar bantuan untuk pergi.

Peristiwa yang terekam video berdurasi 1 menit 13 detik itu tersebar di media sosial. Dari percakapan itu terdengar bahwa penolakan bantuan karena khawatir terjadi kecemburuan sosial di antara mereka.