YLKI desak Polisi-BPOM investigasi Pizza Hut, PHD & Marugame Udon

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Masyarakat konsumen Indonesia dikagetkan oleh adanya hasil investigasi majalah Tempo dan BBC Indonesia terhadap restoran ternama yang diduga kuat menggunakan bahan baku kedaluwarsa untuk produksinya. Praktik bisnis semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk, harus sesuai standar yang ditetapkan perusahaan bagi konsumen terkait batas masa kedaluwarsa. Jika terjadi sebaliknya maka ini merupakan pembohongan pada publik.

Memperpanjang masa kedaluwarsa, kata Tulus berarti memperpanjang batas layak untuk dikonsumsi. Jika dugaan praktik ini benar maka konsumen mendapatkan layanan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan karena semakin mendekati masa berlaku tanggal kedaluwarsa maka kualitas produk semakin turun dan bisa menjadi 'makanan sampah' dan bahkan bisa membahayakan kesehatan konsumen.

Orang lain juga bertanya?

"Sebagai perusahaan yang berlisensi internasional maka perlu dipertanyakan apakah secara prosedur dugaan praktik memperpanjang masa kedaluwarsa pada bahan baku produknya ini diperbolehkan? Ini tidak adil dan merupakan diskriminasi pelayanan karena adanya standar ganda untuk pelayanan di restoran yang melakukan usaha di wilayah hukum Indonesia," ujar Tulus dalam siaran persnya, Rabu (7/9).

Perbuatan menutup label tanggal daluwarsa adalah tindak pidana pelanggaran Pasal 143 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu merupakan tindak pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.

"Jika praktik seperti ini dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk di masa datang. Bahwa akan banyak terjadi praktik bisnis curang yang akan merugikan masyarakat," ujarnya.

Terkait hal tersebut YLKI mendesak Kepolisian RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan investigasi bahan-bahan baku yang digunakan dalam sajian Pizza Hut, Pizza Hut Delivery (PHD), dan Marugame Udon.

"Jika terbukti harus ada tindakan tegas, baik secara pidana, perdata dan administrasi, termasuk pencabutan izin operasi," imbuhnya. (mdk/hhw)