2.126 Kampanye Tatap Muka Langgar Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan ada 91.640 kampanye tatap muka yang digelar selama tiga bulan terakhir. Namun, 2.126 di antaranya melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Dia mengatakan, pada periode 26 September sampai 5 Oktober 2020, ada 9.189 kampanye tatap muka. 237 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 70 mendapat surat peringatan dan 48 dibubarkan.
"Jadi kami juga melakukan pembubaran kampanye," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (25/11).
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
Pada periode 6 sampai 15 Oktober 2020, ada 16.468 kampanye tatap muka. 375 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 233 mendapat surat peringatan dan 35 dibubarkan.
Sementara pada periode 16 sampai 25 Oktober 2020, tercatat ada 13.646 kampanye tatap muka. 306 Melanggar protokol kesehatan, 306 mendapat surat peringatan dan 25 akhirnya dibubarkan.
Kemudian pada periode 26 Oktober sampai 4 November 2020, tercatat 16.547 kampanye tatap muka. 438 Melanggar protokol kesehatan, 381 mendapat surat peringatan dan 17 dibubarkan.
"Kemudian 5 November sampai 14 November kemarin 17.738 tatap muka, yang kita bubarkan 17, 435 melanggar protokol kesehatan dan 281 diberi surat peringatan," sambungnya.
Sedangkan pada periode 15 sampai 24 November 2020, tercatat 18.025 kampanye tatap muka. 373 Melanggar protokol kesehatan, 328 mendapat surat peringatan dan 39 dibubarkan.
"Ini menunjukkan, ternyata tren untuk melakukan kampanye tetap meningkat. Tentu ini malah menjadi perhatian kita benar. Kalaupun ini terjadi protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan karena potensi-potensi yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaSelama pengawasan 22 hari, Bawaslu telah melakukan banyak upaya pencegahan.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Hasyim Asy'ari melaporkan 181 anggota PPK, PPS, dan KPPS meninggal
Baca SelengkapnyaPelanggaran mulai dari pelanggaran tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan non-Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Pemilih Nyoblos Lebih dari Sekali di 2.413 TPS, Tim Hukum AMIN Minta Penjelasan
Baca Selengkapnya2.384 orang yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 mendapatkan perawatan.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaSebagian besar aduan yang masuk didominasi tentang rekrutmen penyelenggaraan Pemilu.
Baca Selengkapnya