4 Tahun pemerintahan, Jokowi-JK dinilai tak jujur soal kesenjangan ekonomi
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla genap berusia 4 tahun hari ini. Selama empat tahun berjalan, kerja yang dihasilkan pemerintahan Jokowi dan JK, begitu keduanya disapa, dinilai kurang menggembirakan.
"Kalau kita lihat dari empat bidang utama saja, seperti sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya serta penegakan hukum dan HAM, apa yang dilakukan selama empat tahun terakhir memang sangat kurang menggembirakan. Apalagi dalam kualitas penegakan hukum dan pengarusan HAM," kata pengamat politik, Siti Zuhro, saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (20/10).
Dia kemudian mengambil salah satu contoh. Menurutnya, pemerintahan saat ini kurang jujur mengakui adanya kesenjangan perekonomian di masyarakat.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Apa pengertian kesenjangan secara umum? Kesenjangan adalah adanya pembagian atau pemisahan antara dua hal atau lebih. Dalam konteks masyarakat, kesenjangan terjadi ketika ada ketimpangan atau perbedaan yang signifikan antara individu atau kelompok dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan, hak, dan kesejahteraan.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana cara mengatasi kesenjangan? Untuk mengatasi kesenjangan sosial, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah kebijakan pemerintah yang inklusif, pendidikan yang merata, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran sosial.
"Dalam bidang ekonomi pemerintah kurang jujur akui ada nya kesenjangan. Fokus kesenjangan sering dialihkan ke isu jangka pendek. Kondisi sosial ekonomi kita masih berat sekali. Padahal ini berpengaruh sekali pada kehidupan sosial budaya yang kemudian muncul isu-isu soal intoleran. Padahal itu istilah yang dipolitisasi," jelasnya.
Dia berharap, di satu tahun sisa masa jabatan, rezim Jokowi-JK mampu mengurangi upaya politisasi di semua lini kehidupan.
"Baik itu di sosial budaya, bermasyarakat, maupun stuktur perpolitikan. Salah satu contohnya, institusi negara yang seharusnya profesional, kini sudah rentan. Tarikan politik masuk ke birokrasi. Padahal, harusnya ada clear cut," jelasnya.
"Contoh lain seperti kepala daerah yang menjadi timses, baru saja mereka selesai kampanye dan dilantik, sudah diminta ikut berkampanye. Tidak ada jeda untuk bekerja lebih dulu. Jadi sensitifitas ini sangat kurang. Institusi juga demikian, yang harusnya birokrasi itu bebas politik praktis, tapi ditarik-tarik juga," sambungnya.
Siti menyarankan ada baiknya pemerintah Jokowi-JK ini fokus menunaikan sembilan janji Nawacita. Jokowi dan JK, katanya, harusnya sudah melakukan evaluasi atau koreksi apa saja yang sudah tercapai dan belum dari Nawacita.
"Selain itu membangun nilai-nilai agar masyarakat saling menghormati dan menghargai, tidak saling berhadapan. Menjaga harmoni. Sehingga konsepsi revolusi mental yang itu tercapai," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi bicara mengenai solidaritas internasional yang menurun di tengah ketegangan geopolitik.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSalim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaKestabilan ekonomi akan sulit dikembalikan jika sudah terganggu.
Baca Selengkapnya