Ada 300.297 pemilih ganda di Jawa Timur
Merdeka.com - Bawaslu Provinsi Jawa Timur merilis hasil temuan Daftar Pemilih Ganda yang dikoordinasikan bersama KPU Provinsi dan Partai Politik di kantor Bawaslu Provinsi Jatim, Rabu,(12/9).
Komisioner Bawaslu Devisi pengawasan, Aang Khunaifi mengungkapkan, hasil temuan ini ditemukan dengan melakukan analisis menggunakan aplikasi mysql.
"Data temuan Hasil analisa Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi data 300.297 pemilih ganda atau sekitar 0,98% dari 30.554.761 DPT Provinsi Jawa Timur," ungkapnya.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang membantu KPU Jakarta Timur dalam Pemilu 2024? Tedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Aang sapaan akrabnya, juga menyebutkan dari 38 kota/kabupaten seluruh Jawa Timur, Data pemilih ganda terbanyak ditemukan di kabupaten Malang disusul Lumajang dan Sidoarjo.
"Kabupaten Malang berjumlah 151.028, Lumajang berjumlah 60.365, Sidoarjo berjumlah 23.015," jelasnya.
Dia juga menjelaskan, data selisihan ini harus bisa segera diselesaikan sebelum tanggal 13 September 2018.
"Bawaslu Kab/Kota meningkatkan koordinasi dengan KPU Kab/Kota terhadap hasil analisa data Pemilih ganda, data ini harus sudah selesai proses hapus/coret di Sidalih sebelum tanggal 12 – 13 Sepetember 2018, proses rekapitulasi dan pleno penetapan DPT hasil perbaikan ditingkat KPU Kab/Kota," ungkapnya mengakhiri.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaPerpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa memantau quick count Pilpres 2024 di merdeka.com
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaKata dia, jumlah itu masih akan berubah sampai pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran unggul dengan perolehan 16.716.603 suara.
Baca SelengkapnyaTemuan dugaan kecurangan itu berdasarkan analisis tim teknologi informasi forensik Timnas AMIN.
Baca SelengkapnyaJumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca SelengkapnyaJumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 26.219.453 orang.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya