Ade Komarudin: Penyelenggara Munas adalah DPP

Merdeka.com - Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik wacana menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang keputusannya akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional kubu Aburizal Bakrie. Dengan syarat, Munaslub menyertakan tim transisi sebagai penyelenggara.

Ade Komarudin, politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie mengatakan, yang berhak menyelenggarakan Munaslub adalah DPP hasil Munas Bali. Hal ini, kata dia tertuang dalam AD/ART Partai Golkar.

"Kita serahkan ke DPP sesuai AD/ART. Penyelenggara Munas adalah DPP," kata Ade Komarudin di JCC, Jakarta, Senin (25/1).

Menurut politikus yang baru saja menjabat sebagai Ketua DPR ini, permintaan Agung Laksono untuk mengakomodir tim transisi harus dibicarakan. Sebab partai bukanlah milik perorangan.

"Untuk hal itu sebaiknya kita duduk bersama. Partai bukan milik orang per orang tapi milik bersama. Jadi kita serahkan ke mekanisme yang ada yaitu sesuai AD/ART dan peraturan yang ada," jelas pria yang akrab disapa Akom ini.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono bersikeras agar Munaslub harus menyertakan tim transisi yang telah dibentuk Mahkamah Partai Golkar (MPG).

"Kami tidak percaya Munaslub. Lebih baik melalui tim transisi yang obyektif. Kalau tidak, ada niat macam-macam yang ikut. Sehingga kita hasilkan keputusan yang betul-betul berdasarkan AD/ART," ketika dihubungi awak media di Jakarta, Senin (25/1).

"Pokoknya kami di sini mendorong munas secepatnya dilakukan sesuai putusan MPG yaitu melalui tim transisi," imbuh dia.

Rapat perdana tim transisi diketahui sudah dilakukan dua hari lalu dan dijadwalkan ada rapat berikutnya. Menurut dia, jika kubu Ical bersikukuh tidak menyertakan tim transisi maka Munaslub tidak diakui oleh pihaknya.

"Kalau tetap dilaksanakan Munaslub ya kami tidak mengakui," tukas dia.

Pendapat yang sama diutarakan Ketua DPP Bidang Komunikasi dia Penggalangan Opini kubu Agung, Leo Nababan. Menurutnya, Munaslub harus dilaksanakan dengan jujur sesuai keputusan MPG.

"Jangan menafikan seolah tidak ada orang lain. Harus koordinasi dengan tim transisi agar tidak sepihak saja," tandas Leo ketika dihubungi merdeka.com.