Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agung Laksono minta dana parpol Rp 5 ribu- Rp 10 ribu per suara

Agung Laksono minta dana parpol Rp 5 ribu- Rp 10 ribu per suara Agung Laksono. merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengatakan kenaikan dana parpol yang mencapai 10 kali lipat, semula hanya Rp 108 per suara, kini menjadi Rp 1.000 per suara, dinilai jauh dari cukup. Menurut Agung angka Rp 1.000 ini bukan angka yang baru karena pada era Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid dana partai juga sebesar itu.

"Pada saat itu Presiden Gus Dur sudah keluar angka itu jadi saya berharap bahwa sebetulnya yang paling baik yang berkecukupan itu di atas itu," jelasnya saat di gedung Parlemen Senayan, Selasa (29/8).

Menurut Agung, alangkah baiknya jika dana parpol itu naik Rp 5.000 sampai Rp 10.000 namun harus diikuti akuntabilitas yang tinggi dan disertai dengan transparansi. "Kalau sudah di atas Rp 5 ribu sudah mencapai di atas 20 persen kebutuhan budget partai-partai maka bukan hanya akuntabilitas, bukan hanya transparansi tapi juga laporan kekayaan dari pengurus partai karena sudah (keluar) uang negara yang lebih besar," tandasnya.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mengirimkan surat telah mengirim surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan kepada partai politik. Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017.

"Di dalam Surat Menteri Keuangan kepada Mendagri menetapkan usulan besaran bantuan kepada parpol yang dapat dipertimbangkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp 1000 per suara sah," kata Sri di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (27/8).

Wacana untuk menaikkan dana partai, kata Sri, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Alokasi anggaran itu, kata Sri, diambil dari APBN dan telah melalui berbagai kajian. Sri menuturkan, KPK mengusulkan adanya kenaikan dana partai demi mengurangi potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan partai politik.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Pramono Serang Program Ridwan Kamil 1 RW Rp1 Miliar: Angkanya Tidak Boleh Lebih 5 Persen
Pramono Serang Program Ridwan Kamil 1 RW Rp1 Miliar: Angkanya Tidak Boleh Lebih 5 Persen

Pramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta

KPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panglima Agus 'Colek' Jokowi Minta Uang Lauk TNI Setara Polri Hampir Rp300 Ribu
VIDEO: Panglima Agus 'Colek' Jokowi Minta Uang Lauk TNI Setara Polri Hampir Rp300 Ribu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta uang lauk pauk (ULP) prajurit TNI disamakan dengan uang lauk anggota Polri.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar

Cak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap

Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Janjikan Gaji UMP untuk Guru Ngaji di Jakarta
Pramono Anung Janjikan Gaji UMP untuk Guru Ngaji di Jakarta

Dikatakan oleh Pramono bahwa selama ini para guru honorer termasuk guru PAUD, guru ngaji dan sebagainya mendapatkan tunjangan maksimum.

Baca Selengkapnya
Reaksi Anies soal Cak Imin Janjikan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar Jika Menang
Reaksi Anies soal Cak Imin Janjikan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar Jika Menang

Cak Imin menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan APBN yang besar.

Baca Selengkapnya
Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Janji Naikkan Insentif Pengurus RT-RW hingga Rp200 Juta
Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Janji Naikkan Insentif Pengurus RT-RW hingga Rp200 Juta

Juru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.

Baca Selengkapnya
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan, Ini Besaran Dana Kampanye Ketiga Capres
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan, Ini Besaran Dana Kampanye Ketiga Capres

KPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya