Agus Hermanto nilai penambahan pimpinan DPR cukup satu kursi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, menanggapi adanya permintaan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) untuk penambahan kursi pimpinan DPR dari PDIP dan PKB. Menurutnya penambahan kursi pimpinan tidak bisa dilakukan lebih dari satu kursi.

"Itu lah kalau saya lihat kalau nambahnya satu barang kali masih dilihat spacenya dilihat hal-hal yang kelayakannya masih mungkin bisa layak. Tapi kalau nambah dua, tiga rasanya menjadi kurang available," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menuturkan memang revisi UU MD3 terkait kursi pimpinan DPR sudah diwacanakan sejak lama. Kala itu masih banyak fraksi yang tidak menyetujuinya.

Orang lain juga bertanya?

"Sebenarnya saat itu sudah mempunyai rencana-rencana. Namun ada beberapa fraksi yang pada waktu itu blm menyetujui 100 persen, namun saat ini ada yang minta lebih dari satu kursi," ujarnya.

"Kalau kita lihat kalau menambah lebih dari satu kursi nanti seperti apa tuh. Namanya pimpinan kok jadi teralu banyak," lanjutnya.

Dia berharap kali ini fraksi-fraksi bisa lebih fokus jika ingin melakukan revisi. Kemudian diproses melalui Panitia Khusus (Pansus) untuk revisi UU MD3.

"Sehingga perlu difokuskan kembali. Mungkin saat ini sudah saatnya difokuskan. Sehingga nanti setelah fokus dibicarakan di dalam Pansus UU MD3 kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, pada rapat Baleg April 2017 lalu, Fraksi PKB mendorong adanya penambahan satu lagi kursi pimpinan DPR selain jatah PDIP. Dalam rapat, Anggota Fraksi PKB Lukman Edy mengusulkan agar dilakukan perubahan draf dan DIM revisi UU MD3 untuk mengakomodir permintaan PKB. Dia meminta jadwal, mekanisme dilakukan secara fleksibel.

"Kita ingin maju, tidak ingin menghambat tetapi substansi yang di perubahan ini bisa kita lakukan perubahan lagi, draf dan DIM-nya bisa kita lakukan penyesuaian, kita lalui ini proses tapi dengan catatan jadwal, mekanisme dan perubahannya itu fleksibel disesuaikan dengan perkembangan," katanya. (mdk/rzk)