Follow
Ahok-Djarot ditolak warga saat kampanye, ini imbauan DPR
Merdeka.com - Sejumlah kegiatan kampanye pasangan nomor urut 2, Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendapatkan penolakan. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta semua pihak menghormati aturan untuk memberikan hak bagi setiap pasangan calon melakukan kampanye.
"Saya pikir kaitan dengan UU Pilkada kan berlaku untuk seluruh Republik ini. Kita harapkan menghormati seluruh peraturan perundang-undangan. Apakah PKPU atau UU Pilkada bahwa kita berikan kesempatan yang sama bagi paslon untuk mengikuti proses pilkada serentak," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Masalah penolakan ini, katanya, menjadi tugas dari Bawaslu, KPU dan Kepolisian. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga kelancaran jalannya tahapan Pilgub DKI. Dia juga mengimbau semua pihak menjauhi tindakan-tindakan yang bisa memecah persatuan bangsa.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
"Kami serahkan sepenuhnya dan apresiasi Bawaslu, KPU, kepolisian untuk melakukan proses kelancaran dalam kaitan proses pilkada serentak. Sepanjang tidak ada hal-hal lain yang bisa memberikan persepsi-persepsi yang bisa memecah belah dan adu domba, tolong dijauhi," imbuhnya.
Hal ini menurutnya penting agar tercipta suasana yang aman dan kondusif selama pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan.
"Sehingga kita buat suasana yang sejuk. Pengalaman pilkada serentak tahap pertama lalu semuanya sukses lancar tentram aman. Harapannya Pilkada Februari 2017 sama terjadi," pungkas Taufik. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Setelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca Selengkapnya
Saat menyampaikan orasi, Habiburokhman mengumumkan, tidak ada pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya
Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya