Ajak Golput Kena UU ITE, Fadli Zon Nilai Kubu Jokowi Lagi Kekurangan Suara

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menyebut pihak yang mengajak golput bisa dijerat UU ITE. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon merasa ada kepanikan di tubuh petahana, karena kekurangan suara di Pilpres 2019.

"Pernyataan pemerintah itu menurut saya bentuk kepanikan, mungkin sekarang ini kekurangan suara," kata Fadli usai diskusi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (28/3).

Fadli menyebut, pihak BPN yakin akan menang Pilpres sehingga tidak terpengaruh isu banyak masyarakat golput. "Makanya kalau kami sangat yakin kami sangat yakin 100 persen Pak Prabowo-Sandi ini akan menang, Unstoppable, tidak bisa disetop lagi karena masyarakat menginginkan ada perubahan," katanya.

Politisi Gerindra itu menyatakan, Pemerintah tidak bisa menghukum masyarakat yang golput, sebab tidak ada aturannya.

"Dasar hukumnya apa? Kalau kami mengajak masyarakat tidak Golput, tetapi jangan sampai kita salah. Kalau di negara seperti Australia Golput itu adalah Pemilih datang ke TPS itu adalah kewajiban, kalau di kita kan tidak ada, itu adalah hak mau tidak digunakan," katanya.

Dia meminta pemerintah jangan membuat aturan tidak jelas terkait hak pilih warga. "Tentu kita berharap masyarakat sebanyak-banyaknya menggunakan haknya. Tetapi, kalau orang memilih Golput atau mengajak mereka dijamin oleh demokrasi, jangan kita membuat suatu aturan yang tidak jelas," tandasnya.

Diketahui, Wiranto menyebut orang yang mengajak pihak lain untuk golput sebagai pengacau. Wiranto mengaku telah mendiskusikan agar orang yang mengajak pihak lain golput bisa dijerat undang-undang (UU), termasuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).