Amien Rais Nilai Demokrasi Bodong Tanpa Oposisi
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan, perlu sekali menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Namun tidak berarti mengubah sikap politik hanya karena ingin mendapatkan kursi di pemerintahan. Menurutnya, oposisi sangat diperlukan dalam berdemokrasi.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi, itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Demokrasi itu ada cek and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah, lantas yang mengecek dan balance itu namanya parlemen. Kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif, itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," ucap Amien di DPP PAN, Jakarta, Senin (15/7).
Dia mengajak semua pihak memberikan kesempatan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan para menterinya bekerja. Tugas oposisi berada di luar lingkaran pemerintahan untuk mengawasi kinerja mereka.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan menterinya nanti lima tahun. Kita awasi dan itulah imbas demokrasi," ungkap Amien.
Mantan Ketua MPR ini menilai, ketiadaan oposisi membuat demokrasi menjadi tidak baik. Dia khawatir pemerintahan bakal menjadi otoriter lantaran tidak ada yang mengawasi.
"Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, tidak ada oposisi. Sehingga demokrasi lama-lama akan berubah jadi yang otokrasi, jadi sistem yang otoriter," ucapnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaAmien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAmien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaNasDem mengungkapkan, Pernyataan Jokowi soal pilpres menjadi urusan partai berbeda dengan kenyataan
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies menanggapi momen kebersamaan Prabowo dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAmien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN tidak khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak hingga menggiring aparat untuk mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya