Anggaran Gorden DPR Rp48 M, Formappi: Rumah Dinas Anggota Banyak Ditempati Staf

Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius menyoroti penggantian gorden dan AC untuk anggota DPR yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Menurutnya, anggaran pembelian gorden hingga puluhan miliar menunjukkan bahwa wakil rakyat tidak punya sensitivitas.

"Anggaran pembelian gorden hingga Rp48 miliar lagi-lagi menunjukkan DPR yang tidak punya sensitivitas. Apapun alasannya, saya kira pembelian barang yang sifatnya cenderung tidak urgen di tengah tuntutan situasi perekonomian bangsa yang lesu merupakan keputusan yang tidak bijak," katanya lewat pesan tertulis, Selasa (29/3).

Dia bilang, pembelian gorden untuk mendandani tempat kerja lebih terlihat sebagai sebuah keputusan yang tidak peka. Sebab masih banyak kebutuhan mendesak yang seharusnya dipikirkan DPR.

"Pembelian gorden dengan angka yang fantastis lebih mudah dijelaskan sebagai sebuah proyek yang diadakan semata demi keuntungan pemrakarsa proyek ketimbang untuk mengisi kebutuhan DPR akan gorden," ucapnya.

Dia menyatakan, proyek pengadaan gorden untuk 505 rumah anggota DPR nampak fantastis. Terlebih, tak semua rumah dinas anggota DPR menjadi tempat tinggal para anggota.

"Banyak anggota yang menempati rumah pribadi sembari mempercayakan rumah dinas kepada staf atau kerabat. Jika banyak rumah tak ditempati anggota, artinya fasilitas mewah gorden itu tak tepat sasaran karena anggota DPR yang ingin didandani justru tak bisa menikmati fasilitas gorden mahal tersebut," tuturnya.

Lucius mengatakan, Sekjen DPR sesungguhnya punya tugas untuk menertibkan penggunaan rumah dinas anggota sebelum menggelontorkan anggaran untuk perlengkapan di dalamnya yang mungkin saja tak dinikmati oleh anggota wakil rakyat sendiri. Negara tak boleh digunakan sekedar untuk mengerjakan proyek saja. Harus ada kepastian soal manfaat yang tepat dari proyek yang dikerjakan.

Dia menambahkan, pengadaan fasilitas yang tidak tepat sasaran hanya akan membuang anggaran saja. Sangat disayangkan karena dengan anggaran gorden itu negara bisa merancang program lain yang menguntungkan rakyat.

"Apalagi di tengah situasi ekonomi yang serba kesulitan saat ini, tentu saja tambahan bagi pemerintah untuk membantu rakyat akan sangat membantu. DPR sebagai rakyat mestinya lebih punya sensitivitas untuk memikirkan kepentingan rakyat itu," ujarnya.

Dari catatan sepanjang DPR era reformasi ini, kata dia, usulan proyek bernilai fantastis kerap memunculkan kejauhan di tengah masyarakat. Proyek gedung atau kompleks parlemen misalnya yang berakhir gagal karena protes masif dari rakyat.

"Dengan catatan kerap mengajukan Proyek ambisius yang terbukti tak cukup urgen, saya kira proyek gorden ini juga bagian dari ambisi proyek pihak tertentu yang belum tentu jadi kebutuhan mendesak anggota DPR," ucapnya.

Menurutnya, demi perbaikan citra dan kepercayaan publik seharusnya DPR meninjau ulang proyek gorden hingga akhirnya bisa dibatalkan. Gorden baru bisa diberikan kepada DPR jika memang situasi perekonomian sudah membaik.

"Saya kira sama aja sih polanya antara pengadaan gorden dengan AC. Hanya saja AC mungkin lebih sulit buat dimaenin di anggarannya karena bisa dengan mudah dicross cek jika ada mark up dr DPR," ujarnya.

"Sementara gorden dengan begitu banyak variasi dan jangan anggarannya yang besar cukup mudah dimainin," tutup Lucius.

Proyek Gorden Rp48,7 M

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan alasan pihaknya menganggarkan gorden untuk rumah dinas anggota dewan. Gorden yang ada kondisinya sudah banyak hilang dan seperti kain pel. Apalagi 13 tahun gorden di rumah dinas tidak diganti

"Saya enggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan enggak bisa dilacak," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk karena sudah tidak memadai," kata Indra.

Indra mengaku mendapatkan keluhan dari anggota dewan yang tinggal di rumah dinas.

Kualitas penutup ruangan sehingga kadang-kadang sebagian rumah mengeluh karena dari luar kalau malam terlihat ke dalam," kata Indra.

Gorden yang masih ada banyak yang dibuang penghuni rumahnya karena sudah jelek dan rusak. Sehingga perlu diganti yang baru.

"Karena untuk gorden tertentu untuk udara lembab gak tahan dan dibuang hanya sebagian kecil masih ada dari kantor dan pengadaan 13 tahun lalu," jelas Indra.

DPR menganggarkan puluhan miliar untuk penggantian gorden dan blind. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022.

Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id yang dilihat Minggu (27/3), tender itu diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. Tender tersebut diikuti 49 peserta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," tertulis dalam situs itu.

Lokasi pekerjaan tertulis di Jl. DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Dalam situs itu, juga dijelaskan perkembangan dari tahap tender saat ini.

"Tahap tender saat ini evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga," tulis situs itu.

Penggantian AC

Indra juga buka suara terkait heboh anggaran Rp3,03 miliar untuk penggantian AC ruang keluarga rumah jabatan anggota di Kalibata, Jakarta Selatan. Ia berdalih alat pendingin ruangan itu sudah tidak berfungsi.

"Pada umumnya semua AC di ruang keluarga itu sudah tidak berfungsi secara baik, karena umurnya sudah lebih dari 8 tahun rata-rata," kata Indra.

Indra mengatakan pengajuan renovasi rumah anggota dewan dilakukan 2 tahun lalu. "Sampai sekarang anggarannya disediakan pemerintah tidak tercukupi. Sehingga baru sekaranglah ruang keluarga dapat kami penuhi untuk pergantian AC-nya," dalihnya.

"AC yang lama masih ada," katanya.

Soal anggaran Rp3,5 miliar, Indra mengatakan karena ada beberapa sarana olahraga yang hendak diperbaiki. Yakni, tenis, futsal, badminton maupun alat-alat gym.

"Kami mau perbaiki untuk dipergunakan semua stakeholder yang ada di Senayan. Nanti akan diatur oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma secara profesional, jadwal waktu dan sebagainya," tandasnya.