Anggota DPR Minta Aktivitas Tambang di Wadas Disetop sampai Pro Kontra Selesai

Merdeka.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim meminta Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan mengindentifikasi pihak perkeruh suasana dalam konflik warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dia yakin ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah konflik antar warga desa tersebut.

Luqman mengatakan, terdapat indikasi adanya hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kepada warga di Desa Wadas. Tujuan mereka yang sesungguhnya adalah mencari keuntungan finansial dari transaksi pembebasan tanah milik rakyat calon lokasi tambang di Desa Wadas.

“Mereka inilah, para provokator dan markus, yang seharusnya ditangkap polisi, bukannya warga desa biasa yang tidak bersalah,” jelas Luqman kepada merdeka.com, Rabu (9/2).

Luqman merupakan politikus PKB Dapil Jateng VI yang meliputi Kabupaten Purworejo. Dia juga meminta pemerintah mengkaji ulang dampak lingkungan dari tambang batu andesit yang menjadi dasar penolakan warga desa Wadas.

Luqman meminta pemerintah melakukan kajian ekologi dan analisa dampak lingkungan yang komprehensif sebagai dasar apakah rencana penambangan tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan. Apabila menghasilkan kesimpulan mudharat yang lebih besar, kata dia, sebaiknya pemerintah berbesar hati membatalkan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Namun apabila hasil kajian menilai tambang layak untuk dilanjutkan, Luqman juga berpesan, agar pemerintah tidak mengambil paksa tanah rakyat warga desa Wadas.

“Hak rakyat atas kepemilikan tanah harus dihormati dan dilindungi. Proses pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara musyawarah dengan menjamin keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat yang memiliki hak atas tanah. Muktamar ke-34 NU memutuskan, haram hukumnya merampas tanah rakyat meskipun untuk dan atas nama kepentingan negara,” tegas dia.

Luqman berpesan, sebelum semua masalah di Desa Wadas dapat diselesaikan dengan terang benderang, sebaiknya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit dihentikan.

“Agar warga di sana dapat kembali hidup dan beribadah dengan tenang dan anak-anak bisa kembali bersekolah dengan riang gembira,” katanya.

Pemerintah Lanjutkan Pengukuran Tanah

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kegiatan pengukuran dan pengukuran tanah di Desa Wadas, Purworejo akan tetap dilakukan. Dia menjelaskan, nantinya dilakukan dengan pengamanan dan pendekatan kepada warga yang menolak.

"Kegiatan pengukuran tanah dari kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan, akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan persuasif, dan dialogis," katanya dalam konferensi pers, Kamis (9/2).

Dia menuturkan rancangan pembangunan Bendungan Bener adalah salah satu program proyek strategis nasional (PNS). Bangunan itu sudah dimulai pada 2013 dan dibangun di lahan sawah sekitar 15.000 hektar.

"Untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik. Jadi bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya dan ini sudah dimulai 2013," bebernya.

Dia mengklaim sebagai warga di sana sudah menyetujui dilakukan penambangan batu andesit untuk keperluan pembangunan bendungan tersebut. Tapi sebagian lain masih belum setuju.

"Karena itu penambangan dan waduk itu lancar dan tentu didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana penambangan dengan difasilitasi oleh komnas HAM," bebernya.

Mahfud juga menuturkan seluruh kegiatan penambangan saat ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan komnas HAM.

"Yang saya peroleh dari keterangan komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok yang berbeda, ada yang pro dan kontra," pungkasnya.