Anggota DPR sebut kapal pencuri ikan milik China lecehkan NKRI

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris meminta pemerintah agar tidak mundur memproses secara hukum kedelapan nelayan Cina yang ditangkap di perairan Natuna, Maluku. Menurut dia, kedaulatan negara adalah hal yang perlu diperhatikan negara dibanding hubungan diplomatik dengan China.

"Proses hukum terhadap 8 ABK kapal pencuri ikan Tiongkok harus jalan terus. Pemerintah Indonesia tidak boleh menggadaikan kedaulatan negara hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau hanya sekedar menjaga hubungan baik dengan Tiongkok," kata Charles di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).

"Bagi Indonesia daya rusak pencurian ikan itu tidak kalah hebatnya dengan peredaran narkotika. Negara dirugikan ratusan trilyun per tahun akibat pencurian ikan," sambungnya.

Dia mengatakan, masuknya kapal nelayan China serta tindakan kapal penjaga pantai China (Coast Guard) yang masuk tanpa izin adalah bentuk pelecehan terhadap NKRI. "Yang dilakukan kapal Coast Guard Tiongkok dalam insiden yang terjadi di Natuna merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan NKRI sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok mendukung kegiatan-kegiatan kriminal, yaitu illegal fishing," bebernya.

Dia mengatakan, menindak secara hukum kedelapan nelayan China adalah bentuk komitmen Pemerintah atas Nawacita. "Segala bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pihak asing yang di wilayah Indonesia merupakan bentuk nyata mempertahankan kedaulatan bangsa. Ini juga bagian dari implementasi Nawacita dan Trisakti," lanjutnya.

"Tiongkok seharusnya memahami dan menghormati hak-hak Indonesia yang dapat mengambil tindakan hukum yang diperlukan atas pencurian ikan dalam ZEE maupun wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan Konvensi UNCLOS," pungkas Charles.