Anggota MKD dari Golkar klaim tak ada intervensi KMP di kasus Setnov
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dadang S Muchtar mengklaim tak ada intervensi Koalisi Merah Putih (KMP) dalam penanganan kasus Ketua DPR Setya Novanto. Menurutnya, Fraksi Partai Golkar hanya memberikan instruksi mengawal MKD.
"Enggak ada itu isu saja. Justru pimpinan saya menyatakan terima kasih sidang bisa dilakukan. Itu hanya gonjang-ganjing," kata Dadang di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
Dadang mengklaim instruksi Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin agar perwakilan partainya yang di MKD justru membantu kinerja lembaga etik itu. Dia berharap tak ada interpretasi negatif.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
"Instruksi membantu itu kan mengawal sidang bukan berarti interpretasinya," ungkapnya.
Menurut politisi Partai Golkar ini, kemungkinan yang dimintai keterangan di awal ialah Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam pertemuan itu akan dikonfirmasi ulang beberapa bukti permulaan yang dilaporkan Sudirman.
"Akan dipanggil dulu pengadu. Akan dikonfirmasi terkait bukti," tuturnya.
Sebelumnya, Kemarin, Senin (23/11), MKD mulai menggelar sidang perdana kode etik atas kasus Setya Novanto. Aroma pertarungan politik dari kasus ini terasa. Apalagi parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) all out membela Setya Novanto. Sebaliknya, koalisi parpol pendukung pemerintah justru terus mendorong agar Setya Novanto lengser.
Banyak tanda-tanda MKD 'masuk angin' yang justru membela Setya Novanto. Tanda itu muncul setelah Prabowo Subianto mengumpulkan elite KMP dan Setya Novanto.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Pusat Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk seluruh kader di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo memastikan, MK tidak akan berpihak dan berpegang pada fakta sidang juga saksi berdasarkan saksi dihadirkan pelapor dan terlapor.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaGerindra tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab menurutnya, putusan MKMK berada di ranah etik hakim dan sanksi sudah dikeluarkan.
Baca SelengkapnyaPKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca SelengkapnyaGhufron berdalih mutasi ASN dengan menghubungi eks Sekjen Kementan dengan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan KPK tidak bisa disangkutpautkan.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron yang dilaporkan ke Dewas KPK diduga menyalahgunakan jabatan membantu proses mutasi ASN Kementan dari pusat ke daerah
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya