Angket Menkum HAM dibacakan di paripurna, tak ada penolakan dari KIH

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengajuan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang dugaan intervensi pemerintah terhadap partai politik dibacakan dalam rapat paripurna. Dalam prosesnya, tidak ada penolakan ataupun interupsi yang dilakukan oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu.

Para anggota DPR juga telah menerima salinan hak angket yang sudah ditandatangani 116 anggota dewan dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak ada pembelaan yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Pimpinan DPR telah menerima usulan hak angket yang sudah ditandatangani oleh 116 anggota yang mengenai intervensi dari pemerintah tentang UU Parpol," kata Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat paripurna, Taufik Kurniawan, Selasa (7/4).

Orang lain juga bertanya?

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang ditemui seusai rapat paripurna mengatakan, usulan hak angket tersebut akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dewan sebelum dibawa ke paripurna selanjutnya.

"Kelanjutannya dibawa ke bamus. Bamus yang memutuskan. Setelah mendengar dari pengusul, apakah angket ini dibawa ke paripurna atau tidak. Dijadwalkan. Biasanya dijadwalkan di paripurna. Nanti paripurna yang mengusulkan angket diterima atau ditolak. Kalau angket diterima, berarti dia menjadi pansus angket. Kalau dia ditolak, ya enggak jadi apa-apa," kata Fahri.

Namun, kata Fahri, hak angket yang digulirkan ke Menkum HAM Yasonna Laoly itu sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke paripurna, karena sudah ditandatangani 116 anggota dewan. "Angket belum masuk ke bamus. Nanti pengusul maju ke podium. Angket 116, sudah cukup," kata dia.

Seperti diketahui, Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), PKS, Gerindra, PAN dan PPP kubu Djan Faridz ajukan hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly. Sementara Fraksi PDIP, PKB, NasDem, Hanura, Golkar kubu Agung Laksono, PPP kubu Romahurmuziy dan Demokrat menolak pengajuan hak angket ini.

Yasonna dituding telah melakukan intervensi kepada partai politik. Yasonna dianggap intervensi karena telah mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuziy disaat internal partai sedang terpecah. (mdk/rnd)