Aturan main dan jalan keluar jenderal Polri jadi penjabat gubernur

Merdeka.com - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk perwira tinggi Polri jadi penjabat (pj) Gubernur mengisi kekosongan posisi di Pilkada serentak 2018 menuai polemik. Posisi Polri sebagai penegak hukum yang harus netral di Pilkada menjadi sorotan jika perwira tingginya memegang kekuasaan sebagai penjabat gubernur saat pemilihan kepala daerah berlangsung.

Mendagri Tjahjo telah membahas dua Pati Polri yang cocok untuk mengisi penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Di dua daerah itu masa jabatan gubernur telah habis 2018, sehingga harus ditunjuk penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan posisi itu sampai terpilih gubernur baru.

Mendagri mengusulkan Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Pakar hukum Tata Negara dari Universitas Bengkulu, Professor Djuanda menjelaskan, regulasi Permendagri nomor 1 tahun 2018 yang mengatur tentang cuti di luar tanggungan tidak ada yang melanggar UU. Aturan itu yang menjadi dasar Tjahjo mengusulkan Iriawan dan Martuani jadi pejabat gubernur.

Djuanda menjelaskan, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada jelas membuat aturan main tentang apabila terjadi kekosongan posisi gubernur, maka ditunjuk pejabat gubernur itu dari pimpinan tinggi madya.

"Di situ jelas yang berhak untuk menjadi pejabat gubernur itu adalah dari pimpinan tinggi madya, nah pimpinan tinggi madya diatur dalam UU ASN, UU Nomor 5 tahun 2004, pasal 19," kata Djuanda saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (29/1).

Djuanda menjelaskan, pasal 19 UU ASN menjelaskan pimpinan tinggi madya itu mulai dari sekretaris jenderal kementerian, sekjen di lembaga non struktural, sekretaris utama, staf ahli sampai kepada kata-kata sekretaris daerah provinsi, atau jabatan lainnya yang setara. Sehingga, Djuanda mengatakan lagi bahwa Permendagri yang dikeluarkan Tjahjo sudah benar.

"Kita harus melihat dan membaca sebuah aturan itu idealnya melalui pendekatan dengan cara komprehensif dan sistemik. Kita tidak bsia melihat satu UU, pasal, tapi tidak melihat pasal dan UU lain," jelas Guru Besar Universitas Negeri Bengkulu itu.

Tapi yang menjadi persoalan adalah, kata Djuanda, Tjahjo ingin mengusulkan dua pejabat aktif Polri mengisi pejabat gubernur. Menurut dia, hal itu yang tidak sesuai dengan aturan.

Djuanda mengatakan, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian melarang anggota kepolisian rangkap jabatan di luar instansi kepolisian. Hal tersebut jelas diatur dalam pasal 28 ayat 3.

"Polri duduki jabatan di luar dari instansi kepolisian dia harus mundur atau pensiun dari dinas Polri," kata Djuanda.

Djuanda mengusulkan dua jalan keluar untuk menyudahi polemik ini. Menurut dia, dua perwira tinggi Polri itu harus ditarik ke Kementerian lebih dulu misalnya Polhukam seperti yang terjadi pada Irjen Pol Carlo Brix Tewu yang dilantik jadi pejabat gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2016 lalu. Atau jalan keluar kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu untuk membatalkan larangan rangkap jabatan anggota Polri yang diatur dalam UU kepolisian.

"Terbitkan Perppu ubah pasal 28 ayat 3," kata Djuanda.