Bantah Mahfud MD, Fadli Zon sebut tak terima dana aspirasi Rp 1 miliar
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah tudingan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD yang mengatakan anggota dewan menerima dana aspirasi sebesar Rp 1 miliar. Menurutnya tidak ada dana aspirasi sebesar Rp 1 miliar.
"Ya enggak ada, enggak benar. Enggak tahu info dari mana itu. Itu enggak ada dana aspirasi Rp 1 miliar, enggak ada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).
Dia menjelaskan, mungkin yang dimaksud oleh Mahfud adalah dana aspirasi daerah pemilihan yang akan diberikan untuk menunjang aspirasi masyarakat di daerah pilihan melalui tim bentukan DPR. Namun keberadaan tim itu belum juga terealisasi.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Apa jabatan Thomas Djiwandono di Partai Gerindra? Dilansir website Gerindra, Tommy menduduki posisi penting di Partai Gerindra. Saat ini, dia menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014 lalu.
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
"Kita mau minta dana dan itu keputusan paripurna, itu dana yang serapan dari Dapil, jadi aspirasi-aspirasi yang dari Dapil, namanya TGPUP, eh lupa saya apa namanya itu, yang dipimpin oleh Pak Taufik pada waktu itu, tetapi sampai sekarang itu belum terealisasi," ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, dana tersebut juga tidak pernah dipegang oleh tiap anggota DPR. Dia mengungkapkan, dana serapan aspirasi itu tetap dikelola oleh pemerintah.
"Dananya waktu itu kalau tidak salah Rp 20 miliar tetapi bukan kita pegang ya. Itu melalui Musrembang. Misalnya ada di Dapilnya jembatan rusak atau apa yang itu tidak tertangani oleh APBN selama sekian waktu, berdasarkan aspirasi masyarakat, tetap yang melaksanakan pemerintah. Jadi bukan dananya itu dipegang anggota DPR," jelasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut pendapatan yang diterimanya tidak sebesar para anggota DPR. Ia pun menyayangkan sejumlah pihak yang menyindir soal pendapatan yang diterima BPIP.
"Jadi kami ini menerima gaji dibanding dengan yang lain itu jauh lebih kecil. Masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin," kata Mahfud di kantor Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Jakarta, Kamis (31/5).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud pun terkesima karena partai-partai koalisi itu memilih sosok yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan Mahfud untuk menjawab isu yang berkembang soal mahar politik.
Baca Selengkapnya"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaFadil Imran mengklarifikasi soal dugaan dana asing untuk membiayai calon presiden (capres) tertentu.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menegaskan, bahwa dia tidak mengeluarkan uang untuk bisa mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaSaid menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca SelengkapnyaHasto menuding Golkar DIY menimbun bansos di kantor DPD.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.
Baca SelengkapnyaSaid mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca Selengkapnya