Follow
Banyak data, Prabowo-Hatta belum mau beberkan temuan kecurangan
Merdeka.com - Meski mengakui terdapat beberapa kecurangan dalam pemilihan presiden 2014, Tim Kampanye Nasional Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih belum mau memberikan data temuan kecurangan. Tim Kampanye Nasional Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa beralasan, belum bisa memberikan karena banyaknya data.
"Tentu pada saat ini tidak mungkin akan dipaparkan secara rinci kepada saudara-saudara sekalian karena datanya banyak sekali," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Idrus Marham, usai rapat tertutup Tim Kamnas, di Four Season Hotel, Kuningan, Jakarta, Minggu (20/7).
Idrus menambahkan, jika diperlukan, tim hukum Prabowo-Hatta siap menjelaskan temuan kecurangan yang ditemukan.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Prabowo meminta panitia untuk membantu? 'Jangan dipaksa, kalau terlalu panas, keluar. Dibantu. Panitia, izin minta disiram air, bisa?' ungkap Prabowo.
"Karena itu sekali lagi data-data secara rinci tidak mungkin kami paparkan kepada saudara sekalian," ujarnya.
Idrus menambahkan, berdasarkan beberapa kecurangan yang ditemukan saat pilpres, Bawaslu merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat. Beberapa provinsi yang melakukan PSU adalah Jawa Timur dan DKI Jakarta.
"Dari Jawa Timur rekomendasi Bawaslu jelas harus melakukan PSU di 6 Kabupaten/Kota, kemudian di DKI Jakarta. Bawaslu merekomendasikan harus melakukan PSU di 5.814 TPS dan juga di Jawa Tengah, kemudian di Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca Selengkapnya
Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca Selengkapnya
Gelak Tawa Kubu Prabowo-Gibran Tanya soal Nepotisme: Apa itu Hasil Penerawangan Saudara Ahli?
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan kecurangan muncul dari hulu ke hilir. Seperti abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN, Refly Harun mengaku senang lantaran kecurangan Pemilu 2024 semakin terlihat.
Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnya
Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin mengklaim memiliki fakta dan bukti kecurangan Pemilu 2024 yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
Menurut Gerindra, Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya