Bawaslu Jabar sebut caleg & parpol banyak lakukan pelanggaran
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mencatat banyak pelanggaran yang dilakukan para peserta pemilu. Sudah ada sejumlah kasus yang masuk tahap penyelidikan.
Hal itu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Jabar, Abdullah saat ditemui usai acara Rakor dan Sosialisasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (11/10).
"Banyak peserta pemilu baik itu Caleg (Calon Legislatif) maupun Parpol (Parpol) banyak melakukan pelanggaran. Kebanyakan soal APK (alat peraga kampanye)," katanya.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Pelanggaran tersebut, ia katakan, terjadi di hampir semua daerah. Salah satunya Indramayu yang APK dipasang bukan ditempatkan yang ditentukan, ukuran pun tidak sesuai dengan yang ditentukan.
Hanya saja, pihaknya pun mengakui hal itu terjadi karena berbagai faktor. Bisa jadi karena sosialisasi dari penyelenggara yang tidak sampai kepada para peserta pemilu, atau pelanggaran tersebut dilakukan karena sengaja.
Hanya saja di luar itu, ia menegaskan aman melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait substansi penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya, masih banyak potensi pelanggaran yang terjadi di tengah persaingan kontestasi yang ketat.
Seperti, tim kampanye yang diisi oleh pejabat pemerintah, ASN, TNI atau Polri, lalu potensi penggunaan fasilitas publik, penggunaan fasilitas publik, sarana pendidikan, sarana ibadah.
"sesuai mandat uu pasal 280 hal itu tempat yang dilarang kampanye. Peserta pemilu harus ikut atiran. Mereka harus membangun keterpilihan dengan cara yang tidak fair. Kami, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi," terang Abdullah.
Disinggung mengenai angka pelanggaran yang sudah terjadi selama tahapan pemilu, Abdullah mengaku belum memiliki data yang pasti.
"Belum direkap, tapi pokoknya cukup banyak dan terjadi di beberapa daerah," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaBawaslu belum bisa memastikan apakah adanya pelanggaran atau tidak.
Baca SelengkapnyaBawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaBeberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta berpartisipasi mengawasi dan melapor segala bentuk pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya