Bawaslu Temukan 36.398 Data Ganda dalam DPS Pilkada Medan
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan menemukan 36.398 data ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Data ini diperoleh dari pencermatan yang mereka lakukan.
"Dari hasil pencermatan pada DPS ini, kami menemukan ada sebanyak 36.398 data ganda," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Medan, M Fadly, Selasa (6/10).
Temuan Bawaslu Kota Medan di antaranya ganda nama, tanggal lahir, dan alamat. Mereka bahkan menemukan 30 data pemilih dalam 1 KK, namun berbeda Tempat Pemungutan Suara (TPS).
-
Kenapa Medan perlu siapkan data pemilih? 'Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Pemkot Medan melalui Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Medan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Medan, ' kata Bobby Nasution.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
Selain itu, ditemukan pula 143 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar. Ke-143 pemilih TMS ini terdiri dari 70 salah pengkodean, 43 meninggal dunia, dan 30 pindah domisili. Sementara 102 pemilih memenuhi syarat (MS) justru didapati belum terdaftar di DPS.
Fadly mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Medan terkait temuan ini. “Kita sudah sampaikan temuan kita ke KPU Medan sehingga bisa diakomodir sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," jelasnya.
Sebelumnya, KPU Medan telah menetapkan DPS untuk Pilkada Medan 9 Desember 2020. DPS yang ditetapkan berjumlah 1.614.615 pemilih, terdiri dari 788.712 pemilih laki-laki dan 825.903 pemilih perempuan.
Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik menyatakan, setelah DPS ditetapkan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan mulai 19 hingga 28 September 2020.
"Setelah masa tanggapan masyarakat, maka secara berjenjang kemudian PPS di kelurahan akan menggelar rapat pleno penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) pada 4 sampai 6 Oktober," tambahnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaKata dia, jumlah itu masih akan berubah sampai pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaJumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaNIK KTP dua putra Anies Baswedan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan informasi tersebut lewat akun X @aniesbaswedan.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaDari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca Selengkapnya