Beredar Nama ASN Masuk Timses Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya Sebut 'Hoaks'
Merdeka.com - Situasi politik saat tahapan Pilkada Kota Surabaya mulai hangat. Belakang beredar isu di media sosial terkait nama-nama pejabat Pemkot Surabaya masuk tim pemenangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji.
Dalam sebaran tersebut, juga turut dibumbui sebuah kalimat yang terkesan pembenaran terkait dengan kabar nama-nama pejabat yang masuk struktural Timses tersebut.
"Ini menunjukkan bahwa seluruh ASN di pemkot surabaya sudah benar benar di kondisikan dengan segala cara dan sedemikian rupa demi tercapai nya cita cita dan ambisi mereka sehingga meng halal kan segala cara..."
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Siapa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Siapa yang bisa ikut Pilkada? Pilkada: Berfokus pada tingkat lokal, memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang bisa ikut Pilkada? Calon kepala daerah bisa berasal dari partai politik atau independen dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kabag Humas Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa informasi nama-nama ASN (Aparatur Sipil Negara) pemkot yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilwali Surabaya 2020 itu hoax atau tidak benar. Informasi yang beredar di aplikasi percakapan whatsapp itu diduga sengaja dibuat oleh orang tak bertanggung jawab.
“Intinya nama-nama ASN pemkot yang disebut menjadi tim sukses salah satu paslon dalam Pilkada Surabaya yang beredar di whatsapp itu hoax atau tidak benar,” katanya, Minggu (11/10).
Febri menambahkan, ASN itu harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis dalam kontestasi Pilkada. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada, Pileg, maupun Pilpres,” kata dia.
Febriadhitya menjelaskan, bagi ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, maka dapat dikenakan sanksi disiplin. Sanksi tersebut mulai kategori ringan, sedang, sampai berat.
“ASN juga wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dan dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu paslon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” terangnya.
Karena itu, dia berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum tentu kebenarannya atau hoax. Sebab, Pemkot Surabaya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga iklim kondusif.
“Masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di whatsapp tersebut. Apalagi kalau sumbernya tidak jelas,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam Pilwali Kota Surabaya, ada dua pasangan calon (Paslon) yang bersaing. Yakni, Paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji dan Paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman.
Untuk paslon nomor satu, memiliki latar belakang sebagai mantan Kepala Dinas di Pemkot Surabaya dan pasangannya adalah mantan anggota DPRD. Sedangkan untuk Paslon nomor 2, adalah mantan Kapolda Jatim dan pasangannya mantan Dirut BUMD.
Berikut nama-nama pejabat Pemkot yang beredar di medsos turut menjadi Timses:
1. Pengarah: Ir. Hendro Gunawan, MA (Sekda)
2. Koordinator Umum: Mia Santi Dewi (BKD)
3. Koordinator OPD - ASN - OS : Rachmad Basari (Inspektur)
4. Koordinator Wilayah : Drs. Zaini (Kabag. POD)
5. Koordinator SPSI, Pekerja/Buruh : Drs. Zaini (Kabag Pem)
6. Koordinator Seniman dan Pekerja Seni : Ir. Antiek Sugiharti (Kadisbudpar)
7. Koordinator Rumah Tinggal/Rumah Tangga : Ir. Antiek Sugiharti (Kadis DP5A)
8. Koordinator Perijinan Developer & Reklame : Rubben Rico (Kadis DPRKPCKTR)
9. Koordinator Sarana Prasarana & Perlengkapan : Noer Oemaryati (Kabag. LP2A)
10. Koordinator Logistik : Ir Erna Purnawati (Kadis DPUBMP)
11. Koordinator Jukir : Ir Irvan Wahyu Drajad (kadishub)
12. Koordinator Sentra PKL : (DisDag)
13. Koordinator & Bantuan Hukum : Ira Tursilowati (Kabag.Hukum)
14. Koordinator Atlet & Bonek : Edy (Kabid Dispora)
15. Koordinator LKMK & BTKD : Seluruh camat dan lurah
16. Koordinator Guru & Murid : Drs Supomo (Kadispendik)
17. Koordinator Rusun : M.T. Eka Wati Rahayu (Kadis DPBT)
18. Koordinator BUMD : Hebi Agus (Kabag Perekonomian)
19. Koordinator Data & Informasi : Febri (Kabag Humas)
20. Koordinator Pemenangan : Edi Christanto (Kasatpol PP)
21. Bendahara : Anna Fajriatin (DKRTH)
22. Bagian Umum : Wiwik widiyanti-Subekti
Susunan camat-camat untuk pemenangan Eric - Armuji :
Penasihat:Suprayitno (ex Gubeng)
Ketua:
Denny christupel tupamahu (Wonocolo)
Bendahara :
Maria agustin yuristina (Gunung Anyar)
Koordinator umum:
Yunus (Sawahan)
Koordinator lurah :
Linda novanti (Genteng)
Koordinator sarana prasana :
Siti hindun robba humaidiyah (Semampir)
Anggota :
- Eko kurniawan (Bubutan)
- Buyung hidayat (Tegalsari)
- Nono indrayatno (Simokerto)
- Drs. Ridwan mubarun (Tambaksari)
- Agus tjahyono (Krembangan)
- Dewanto kusumo (Pabean Cantian)
- Tomi ardiyanto (Wonokromo)
- R. Dodot wahluyo (Tandes)
- Eko budi susilo (Karangpilang)
- Yanu mardianto (Rungkut)
- Amalia kurniawati (Sukolilo)
- Muslich hariadi (Benowo)
- Harun ismail (Lakarsantri)
- Ahmad daya prasetyono (Tenggilis Mejoyo)
- Sair (Mulyorejo)
- Annita hapsari (Jambangan)
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca SelengkapnyaASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Depok akan berpedoman kepada SKB 3 Menteri, baik saat pemilu maupun pemilihan.
Baca SelengkapnyaViral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas telah menyiapkan sanksi bagi ASN tak netral selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAiman mengaku bukan polisi tidak netral dalam Pemilu, melainkan oknum
Baca SelengkapnyaMuhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca Selengkapnya