BPN Prabowo Temukan 17,5 Juta DPT Janggal: Ada 9,8 Juta Orang Lahir 1 Juli
Merdeka.com - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, tim informasi teknologinya menemukan masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tercatat, ada 17,5 juta nama yang janggal.
"Jadi itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lainnya," kata Hashim usai rapat internal bersama KPU di Kantor KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).
Data tersebut, lanjut Hashim, diperoleh dari tim internalnya yang melakukan pengecekan lapangan bersama secara acak, dan bukan melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa putusan DKPP tentang pendaftaran Prabowo-Gibran? 'Putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah,' kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
-
Apa yang akan diputuskan KPU hari ini? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3).
"Ini kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif," lanjut adik bungsu Prabowo Subianto ini.
Secara teknis, anggota BPN Riza Patria menjelaskan, temuan janggal dari 17,5 juta nama bersumber dari mereka yang bertanggal lahir di tanggal 1 bulan Juli dengan jumlah mencapai 9,8 juta, kemudian yang lahir di tanggal 31 Desember capai 5,3 juta, dan di tanggal 1 Januari capai 2,3 juta.
"Ini kami anggap tidak wajar, 17 juta sekian ini menurut grafik (kelahiran) yang lain-lain itu kurang lebih berkisar (hanya) antara 400-500 ribu, jadi ini ada lompatan luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali lipat," terang politisi Gerindra ini pada kesempatan yang sama.
Selain itu, lanjut Wakil ketua Komisi II DPR RI, BPN juga menemukan data tak wajar yakni 300 ribu orang yang telah berusia di atas 90 tahun masuk DPT. Kemudian, ada orang-orang yang menurut BPN masuk DPT padahal diketahui usianya belum sampai 17 tahun, dengan jumlah sampai 20.475 jiwa.
"Jumlahnya terlalu besar menurut kami. Ini kita minta klarifikasi ke KPU sama-sama mengecek," tutup Politisi Gerindra ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaPerpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya"Bakal pasangan calon (paslon) hanya diperkenankan membawa 150-200 orang pendukung," kata Ketua KPU DKI Wahyu
Baca SelengkapnyaSebanyak 8.214.007 warga Jakarta tercatat ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak tujuh orang PPLN di Kuala Lumpur terpaksa harus berurusan dengan persoalan hukum.
Baca Selengkapnya