Budiman tuding Jokowi dihalangi kelompok dekat Prabowo untuk selesaikan kasus HAM
Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Joko Widodo sesungguhnya memiliki komitmen menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Justru yang menghalangi adalah sekelompok masyarakat yang diduga terindikasi dekat dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, dia tak menyebutkan siapa kelompok yang dimaksud.
"Ada sebagian kelompok masyarakat yang diduga terindikasikan dekat dengan capres penantang Pak Jokowi yang menentangnya. Yang diduga dekat dengan Capres penantang Pak Jokowi menentangnya sejak awal," kata Budiman menanggapi rapor merah penanganan HAM 4 tahun pemerintahan Jokowi oleh Kontras dan Komnas HAM, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
Menurutnya, sejak awal pemerintahan Jokowi, melalui Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Luhut Binsar Panjaitan mendorong membuat simposium nasional rekonsiliasi 65. Budiman mengatakan Jokowi ingin menyelesaikan kasus HAM dari yang besar.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Bahkan Gubernur Lemhamnas juga setuju akan hal itu yang ayah kandungnya adalah korban di lubang biaya. Artinya ada niat baik," imbuhnya.
Budiman juga mengaku ada daftar panjang kasus HAM yang diniatkan Jokowi untuk diselesaikan. Selain kasus pembantaian 65, peristiwa Tanjung Priok, dan Papua. Daftar tersebut didapatkan dari Kantor Staf Kepresidenan.
"Tetapi rupanya ada perlawanan. Padahal yang dimaui pemerintahan pak Jokowi bukan membuka luka lama, tetapi ingin menyembuhkan luka. Bahwa ternyata ada perlawanan ya, kita sadar itu," tuturnya.
Anggota DPR Komisi VIII itu menyebut akan mendorong penyelesaian kasus HAM jika Jokowi maju periode kedua. Dia pun mengapresiasi kritikan Komnas HAM dan Kontras.
"Ayo dukung kami untuk menuntaskan itu. Enggak usah dukung Pak Jokowi sebagai Capres karena bukan kewenangan mereka dan sebenarnya sudah disiapkan semua," tuturnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca SelengkapnyaBudiman dinilai menjadi bagian yang ingin melupakan sejarah masa lalu.
Baca SelengkapnyaWiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menjelaskan, perbedaan itu terjadi karena keadaan politik saat orde baru.
Baca Selengkapnya""Kita tahu waktu sudah semakin mendesak akan ada pergantian dan dia (Prabowo) ada di dalam calon yang kuat untuk menjadi suksesor pak Jokowi," kata Budiman.
Baca SelengkapnyaSuarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaKini agenda kemajuan Indonesia mesti dititikberatkan pada persatuan.
Baca SelengkapnyaSaat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaBudiman Sudjatmiko sebelumnya menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaBudi tak mengetahui apakah ada pihak yang menghalangi pertemuan Jokowi dan Megawati.
Baca Selengkapnya