Celoteh politikus KMP kritik seleksi menteri Jokowi

Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo sudah memastikan struktur kabinetnya akan berisi 33 kementerian yang di dalamnya terdapat empat menteri koordinator. Sejauh ini Jokowi masih melakukan seleksi secara tertutup dan berlangsung malam hari.

Sudah ada 180 nama yang telah disaring oleh tim pemburu menteri alias head hunter yang sebelumnya ditugaskan. "Saya tiap malam sampai tengah malam terus berduaan melakukan evaluasi dan penyaringan terutama untuk personel untuk duduki pos di kabinet," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10).

"Sekarang belum selesai. Masih diproses, tapi akan kita selesaikan secepat-cepatnya, lebih cepat lebih baik," katanya.

Dalam menentukan siapa-siapa saja orang yang cocok untuk menempati jabatan menteri, Jokowi memilih untuk tidak menggunakan tes wawancara. Sebab dia hanya akan melihat rekam jejak calon menterinya.

"Gak ada interview, kita hanya cek. Saya kira manajerial, manajemen, integritas, rekam jejak yang sudah beliau-beliau (calon menteri) kerjakan," ungkapnya.

Pola seleksi menteri ini rupanya mendapat kritikan dari beberapa pihak. Beberapa politikus terutama dari kubu Koalisi Merah Putih menyebut Jokowi tidak transparan sehingga rakyat tidak mengetahui siapa saja yang sedang diseleksi dan publik tidak bisa memberi masukan mengenai rekam jejak para kandidat menteri.

Namun Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menegaskan punya alasan mengapa seleksi dilakukan tertutup. "Coba kalau kau diseleksi dan tidak lulus, malunya kayak apa orangnya kan. Masing-masing beda kan. Tapi kalau kalian masuk seleksi menteri, tiba-tiba enggak lulus gimana?" ujar JK di Taman Suropati usai bertemu Jokowi, Jumat (10/10).

JK menegaskan seleksi menteri tertutup yang dilakukan Jokowi bukan transaksional. Sebab, seleksi yang dilakukan memperhatikan rekam jejak, kemampuan leadership, dan integritas tiap kandidat menteri. "Pasti kita periksa rekam jejaknya," ujar JK.

Apa saja kritikan politikus KMP terhadap seleksi calon menteri yang dilakukan Jokowi, berikut rangkumannya:

Fahri: Jokowi urus saja kementerian, jangan legislatif

Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah meminta Jokowi fokus saja mengurus seleksi menteri daripada mengurusi legislatif. "Kenapa Pak Jokowi sibuk di legislatif, harusnya sibuk urusi kementerian. Banyak kementerian mengerjakan ini, itu tugas eksekutif, jangan ngurus di sini," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/10).Menurut dia, masih banyak yang harus dikerjakan Jokowi selain mengurus legislatif seperti pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Misalnya, soal kesejahteraan rakyat, industri kreatif dan lainnya. "Betul enggak rakyat sejahtera, petani bisa mengelola sawah, pupuk tidak langka, industri kreatif berkembang, itu yang harusnya diomongin tiap hari," tegas dia.

Jangan obral-obral menteri

Fahri Hamzah sebelumnya pernah mengkritik Jokowi dan partai pendukungnya. Dia meminta PDIP dan koalisinya tak lagi mengobral kursi menteri di pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, hal itu dilakukan demi mengamankan suara mayoritas di DPR.Fahri mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga pemerintah tak perlu khawatir dengan partai yang ada di parlemen."Saya menganjurkan PDIP dan kawan-kawan fokus membantu pemerintahan. Ini sistem presidensialisme. Jokowi harus konkret merealisasikan janji kampanyenya. Dia harus terima kasih pada SBY yang sudah beri ruang fiskal sehingga pemerintah bisa langsung bekerja dengan APBN terbesar," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10).Menurut dia, kekuatan besar di luar pemerintah baik untuk sistem presidensial. Dengan begitu, demokrasi menjadi lebih ideal. "Jangan lagi obral-obral menteri. Biar Koalisi Merah Putih kuasai parlemen," tegas dia.

Jokowi diminta tiru cara SBY seleksi menteri

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron meminta Jokowi menggunakan cara yang dilakukan SBY saat menyeleksi calon menteri."Semasa presiden SBY dilakukan secara transparan bahkan rekam jejak calon menteri selain di fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden, juga media mempublish-nya sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan," kata Herman dalam pesan singkat, Jumat (10/10).Herman mendesak baiknya Jokowi transparan dalam melakukan seleksi para calon menteri. Dengan begitu, publik bisa menilai apakah calon tersebut sesuai dengan harapan nantinya."Sebaiknya, baik strukturnya maupun para calon menterinya di-publish agar masyarakat luas bisa menilai dan tentunya di harapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," tegas Herman.

Seleksi menteri, Jokowi dituding tersandera PDIP

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, seleksi menteri yang dilakukan Jokowi terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Penyebabnya, Jokowi dinilai tidak langsung memegang kendali sehingga merasa tersandera."Jokowi tersandera internal sendiri. Persoalannya, beliau enggak 'megang' di pusaran kekuasaan. Implisit, sekadar simbolik dan latar depan saja di percaturan politik. Baik internal PDIP maupun internal Koalisi Merah (koalisi PDIP)," ujar Ramadhan dalam pesan singkat, Jumat (10/10).Ramadhan mengatakan, sudah bukan rahasia lagi bahwa bukan Jokowi yang langsung menunjuk menterinya nanti. Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyebut Jokowi sebagai petugas partai."Bukan rahasia lagi. Urusan penunjukan menteri yang sejatinya prerogatifnya, nyatanya bukan di tangannya. Sebagai petugas partai pun dia setengah-setengah," tegas Ramadhan.Karena itu dia melihat Jokowi sedang bingung dan tersandera untuk memilih menteri. Akibatnya, seleksi menteri tidak terdengar hingga 10 hari jelang pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih."Bingung dan serba salah. Belum lagi janjinya koalisi tanpa syarat, kabinet 20 menteri, kabinet profesional, perampingan kementerian dan macam-macam. Jokowi enggak sadar bahwa perkataan dirinya dan timnya disimak publik," ujarnya.

Tidak siap dikritik publik

Satu lagi tudingan terhadap Jokowi terkait seleksi menteri yang tertutup. Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menyebut, Jokowi tidak siap jika calon menterinya dikritik publik."Soal perbedaan cara dalam menjaring menteri mungkin juga terkait ketidaksiapan beliau mendapat serangan kritikan manakala menteri-menterinya tidak diterima oleh publik," ujar Farhan, di Jakarta, Jumat (10/10).Namun Farhan menilai, sikap tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Jokowi. Meski begitu, dia menyarankan Jokowi terbuka soal seleksi menteri."Agar publik juga merasa dilibatkan, setidaknya rakyat mengerti kapasitasnya secara langsung. Hal ini penting untuk preferensi ke depan, sebelum dia betul-betul bekerja dan mengabdi kepada negara," ujarnya.