Citra DPR semakin tercoreng akibat Pansus angket KPK
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai kepercayaan publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)semakin tinggi. Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap DPR semakin rendah. Ini disebabkan karena keberadaan Pansus Angket yang dinilai telah menyerang KPK sehingga publik semakin tak 'hormat' terhadap wakil rakyat.
"Kepercayaan publik pada DPR semakin rendah, melainkan KPK semakin tinggi. Sebab, kinerja pansus mendelegitimasi citra DPR sendiri," ujarnya pada diskusi bertajuk 'Tolak hak angket KPK dan menyikapi proses hukum SN' di D'Hotel, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Selain itu, dia menambahkan Mahkamah Konstitusi (MK) juga tengah terjebak di pusaran turbulensi politik pada pansus angket dan KPK. Sebab, MK belum mengeluarkan Judicial Review UU MD3.
-
Bagaimana Polri tingkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Kenapa Polri mendapatkan kepercayaan masyarakat? 'Alhamdulillah Polri mendapatkan 73,1% dari 1.200 responden di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi,' ucap Khusniyati. Menurut Khusniyati, angka tersebut membuktikan bahwa Polri dekat dengan masyarakat. Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri dibawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Mestinya MK bisa berperan, menengahkan konflik, salah satunya bisa menyelesaikan konflik dua lembaga negara. Muatan politik Pansus ini menjadi bola panas politik, MK sudah terjebak, harusnya bisa menengahkan," ujarnya.
Dia pun berharap, putusan MK mampu mendinginkan panasnya turbulensi politik tersebut.
"Kita berharap, konflik ini semakin reda, kunci untuk mengurangi turbulensi adalah MK, karena putusan MK adalah final dan bisa mengarahkan pansus angket ini," tukasnya. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dukungan terhadap penggunaan hak angket DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemiu 2024 terus berdatangan dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, catatan 74 persen menjadi penanda untuk evaluasi perbaikan kinerja agar lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKondisi tersebut pun membuat publik tidak lagi percaya dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2023, Kejaksaan berhasil menjaga tren positif terkait kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaFitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca Selengkapnya