Follow
CSIS: RUU Cipta Kerja Demi Reformasi Ekonomi, Contoh Vietnam dan Malaysia
Merdeka.com - Kepala Desk Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menjelaskan, alasan perlu RUU Cipta Kerja disahkan sebagai undang-undang. Dia menilai, RUU Cipta Kerja ini dapat menjadi langkah awal reformasi ekonomi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan sebagai narasumber dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panja RUU Cipta Kerja, Senin (27/4).
"Kita punya permasalahan di regulasi bisnis, itu jadi kunci untuk meningkatkan tenaga kerja adalah melalui investasi berkualitas dengan reformasi ekonomi serius. Dan saya pikir RUU Cipta Kerja langkah awal reformasi ekonomi ini," ujarnya dalam rapat virtual bersama Panja RUU Cipta Kerja.
-
Apa solusi Kemnaker atasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana Kemnaker ingin meningkatkan kualitas tenaga kerja? Kerja sama ini juga memberikan manfaat untuk kedua negara, seperti meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas, dan memperkuat hubungan bilateral.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Yose membandingkan dengan tiga negara Asean lainnya yang sudah lebih dahulu melakukan reformasi ekonomi dengan menerbitkan aturan di bidang ekonomi.
Dia mengatakan, Vietnam telah melakukan sejak 2010 dengan mengeluarkan program Project 30. Program tersebut memangkas 30 persen cost of doing business di Vietnam.
"Dan ini kelihatan sekali bagaimana hasilnya. Sekarang ini kalau komparasi dengan Vietnam kita selalu merasa malu," kata Yose.
Malaysia dan Thailand juga memiliki program serupa. Malaysia dengan Permudah telah dilaksanakan pada 2007. Serta Thailand memiliki Sunset Law, aturan ekonomi harus ditinjau kembali jika sudah habis masa waktunya.
"Ini sudah dilakukan negara Asean lain," kata Yose.
Yose menilai, Indonesia cukup telat jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya. "Biasanya kalau gak kepepet enggak mau dilakukan," imbuhnya.
Dia menuturkan, saat ini masa perekonomian sulit sehingga menyebabkan penciptaan kerja juga sulit. Yose mengatakan, tanpa ada investasi berkualitas mustahil menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sedangkan, di masa depan akan sulit membuka investasi.
"Jadi saya pikir krisis ini sebagai momentum perubahan dan reformasi ekonomi," kata Yose.
Maka itu, Yose mendukung RUU Cipta Kerja terus dilanjutkan pembahasan di DPR. Dia mengatakan, seharusnya RUU Cipta Kerja dibahas secara cepat.
"Karena reformasi ekonomi ini dibutuhkan pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya bukan ditunda tapi dipercepat tentunya membahas serius dan detail memperbaiki apa yang kurang di sana," kata Yose.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Peningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca Selengkapnya
Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca Selengkapnya
Regulasi tersebut membentuk ekosistem yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca Selengkapnya
Struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh populasi muda memberikan keunggulan kompetitif dalam hal SDM
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca Selengkapnya
Bonus demografi yang akan disambut dalam duadekade mendatang, semestinya membawa peluang kemajuan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca Selengkapnya
Syarat ini harus berjalan optimal sehingga ekonomi Indonesia bisa meroket
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya