Data PolMark sebut pemilu punya potensi merusak hubungan pertemanan
Merdeka.com - Lembaga survei PolMark Indonesia merilis hasil olahan data dari 73 survei PolMark Research Center (PRC) baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rentang waktu 15 Januari 2016 sampai dengan 11 Juni 2018. Salah satu yang ditarik adalah adanya potensi pemilu mengancam kerukunan sosial masyarakat.
Direktur Riset PolMark Indonesia, Eko Bambang Subiyantoro mengatakan, dari kumpulan data tersebut, 4,3 persen pemilih di Jakarta diketahui rusak hubungan pertemanannya karena Pilpres 2014. Sementara pada Pilkada DKI 2017 ada 5,7 persen yang rusak hubungan pertemanannya.
"Tergolong kecil, namun jika angka itu diproyeksikan ke jumlah pemilih, maka jumlahnya signifikan mengancam retaknya kerukunan sosial," ucap Eko di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (29/8).
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Kapan survei Poltracking dilakukan? Survei ini diselenggarakan Poltracking Indonesia mulai tanggal 29 Oktober hingga 5 November 2023.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Kapan pemilu diselenggarakan di Indonesia? Pemilihan umum alias Pemilu digelar lima tahun sekali di Indonesia.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
Dia menerangkan, meski itu gambaran secara statistik, tapi satu saja keretakan hubungan sosial adalah tragedi kemanusiaan atau tragedi demokrasi. Menurut Eko, hasil pemilu dan prosesnya tidak boleh menyakiti siapapun.
"Dalam demokrasi yang mapan atau terkonsolidasi dipersyaratkan bahwa pemilu diterima sebagai satu-satunya cara bermain (the only game in town) yang diterima semua orang. Proses dan hasil pemilu pun semestinya tak boleh membuat luka sosial bagi siapapun," tukasnya.
Diketahui, survei yang dilakukan PolMark Indonesia menggunakan multistages random sampling. Dengan rincian jumlah responden untuk masing masing tingkat nasional sebanyak 2.250 orang dengan margin of error 2,1 persen atau 2.600 orang dengan margin of error 1,9 orang.
Lalu jumlah responden di tingkat provinsi dengan 1.200 orang dengan margin of error 2,9 persen. Kemudian, di tingkat kabupaten/kota dengan 800 responden dengan margin of error 3,4 persen.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaHoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKredibilitas lembaga survei dipertanyakan jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca Selengkapnya