Demokrat Beri Sederet Catatan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyoroti setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Hinca mengakui bahwa 2020 bukanlah tahun yang mudah dan diperlukan kepemimpinan yang kuat.

"Semua harus akui, bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19. Di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," katanya, Senin (19/10).

Meksi begitu, dia melihat pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Contohnya, pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.

"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," tuturnya.

Hinca lalu mengingatkan, saat Jokowi menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada akhir Februari lalu. Akan tetapi dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres No. 64 tahun 2020.

"Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh Kepala Negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada," ujarnya.

Kebebasan Sipil

Kemudian, Hinca mencermati aspek kebebasan sipil di satu tahun pemerintahan Jokowi. Dia membenarkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92. Akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.

"Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengan Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Hinca memahami, bahwa dalam periode kedua, Jokowi pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Tetapi, dia mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat.

"Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," pungkasnya.