Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat ketinggalan gerbong, konvensi sia-sia

Demokrat ketinggalan gerbong, konvensi sia-sia Kampanye Demokrat di Palembang. ©rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Partai Golkar kemarin secara resmi mendukung pencapresan Joko Widodo ( Jokowi ) maju dalam Pilpres 2014. Dukungan langsung diberikan oleh Ketua Umumnya Aburizal Bakrie kepada Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat.

Dengan bergabungnya Golkar dalam koalisi yang dipimpin oleh PDIP , nyaris tinggal Demokrat dan Hanura saja yang belum berkoalisi. NasDem, PKB dan Golkar telah menyatakan gabung dengan PDIP . PPP dan PAN juga telah mendukung Prabowo Subianto. Sementara PKS juga hampir memastikan diri gabung dengan Gerindra .

Partai pimpinan SBY tersebut masih berkukuh menunggu hasil konvensi yang konon akan disampaikan pada 15 Mei ini. Entah apakah dalam konvensi tersebut menghasilkan capres atau cawapres, banyak yang menilai langkah Demokrat ini ketinggalan zaman. Di saat yang lain sudah bergabung koalisi, Demokrat malah sibuk ngurus konvensi.

Orang lain juga bertanya?

Gak takut ketinggalan gerbong kereta?

"Bagi Partai Demokrat , kalau kami harus bergabung atau koalisi bukan sekadar sekian persen tambah sekian persen jadi usung capres sendiri bukan itu. Bukan juga karena kami takut ketinggalan kereta bukan itu. Partai Demokrat bukan oportunis, bukan kami ketinggalan kereta atau ketinggalan barisan, bukan itu," kata SBY saat debat terakhir capres beberapa waktu lalu.

Sementara menurut Ketua Harian Partai Demokrat , Syarief Hasan , saat ini Demokrat sudah melakukan komunikasi dengan partai lain. Namun dia memastikan partainya tidak meminta-minta.

"Kalau sudah akad nikah baru serius. Kita komunikasi dengan semua," kata Syarief Hasan , beberapa waktu lalu.

Demokrat sejauh ini menurut Syarief juga sudah berkomunikasi dengan PDIP . Namun hasilnya masih belum ada titik temu.

"Enggak pernah minta-minta ke PDIP . Yang penting samakan persepsi. Dengar dari teman-teman yang lain platformnya gimana," ujarnya.

Dengan gabungnya Golkar ke PDIP ini makin menyulitkan Demokrat untuk membangun koalisi baru. Bahkan, bisa jadi Demokrat nantinya cuma bisa mendukung salah satu dari capres yang sudah ada, Jokowi atau Prabowo Subianto.

Keputusan konvensi Demokrat pada 15 Mei lusa hampir dipastikan tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apalagi nama-nama yang ikut dalam konvensi tersebut tidak memiliki popularitas yang tinggi sebagaimana yang dimiliki Jokowi dan Prabowo.

Dan, konvensi pun ibarat langkah sia-sia yang dilakukan oleh partai penguasa.

"Dari dulu saya sudah bilang, konvensi cuma cocok diterapkan pada negara yang menganut sistem dua partai seperti di Amerika, bukan multipartai seperti di Indonesia," kata Ketua Perludem Didik Supriyanto kemarin.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Batal Koalisi dengan Demokrat, Gara-Gara Megawati dan SBY Belum Bertemu?
PDIP Batal Koalisi dengan Demokrat, Gara-Gara Megawati dan SBY Belum Bertemu?

Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin

Baca Selengkapnya
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas

Anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan, putusan MK tersebut langsung berlaku di Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
Beratnya Jadi Partai Oposisi di Indonesia
Beratnya Jadi Partai Oposisi di Indonesia

Alih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.

Baca Selengkapnya
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?

Menurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Sebut Bentuk Kemenangan Lawan Strategi Kotak Kosong Oligarki

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.

Baca Selengkapnya