Demokrat pastikan tak beri bantuan hukum ke Amin Santono

Merdeka.com - Partai Demokrat menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada dari Amin Santoso. Sebelumnya, Demokrat juga telah mencopot Amin dari keanggotaan partai dan DPR usai terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus suap dana perimbangan keuangan desa pada APBNP 2018.

"Partai Demokrat dalam hal ini tidak akan pernah memberikan bantuan hukum kepada siapapun kadernya yang tersangkut masalah korupsi, perbuatan pidana dan perbuatan tercela lainnya," Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Demokrat, kata Ferdinand, baru akan memberikan bantuan advokasi kepada kader yang dianggap mendapatkan kriminalisasi atas kasus hukum tertentu.

"Kecuali kader yang kami bantu adalah kader yang kami anggap korban kriminalisasi atau karena melakukan tugasnya di partai maupun jabatannya di eksekutif maupun di legislatif kemudian bermasalah secara hukum," tegasnya.

Selain itu, Ferdinand menyebut partainya tidak akan memegang prinsip praduga tak bersalah atas kasus yang menjerat Amin. Sebab, menurutnya, OTT telah membuktikan bahwa Amin menerima suap.

"Namanya OTT itu praduga tidak bersalah itu tidak dikenakan ya. Apapun ceritanya bagi Partai Demokrat bahwa OTT itu sudah membuktikan yang bersangkutan menerima uang," ungkapnya.

"Dan sudah diperiksa KPK dalam tempo 2x24 jam sehingga dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Itu sudah cukup meyakinkan bagi partai bahwa yang bersangkutan memang terlibat menerima suap pengurusan anggaran dan itu tidak maaf bagi Partai Demokrat," sambung dia.

Sebelumnya, politisi Demokrat Amin Santono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas tuduhan menerima suap, hadiah atau janji dalam pengurusan Anggaran Perubahan. Dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penerima suap, hadiah atau janji.