Demokrat: Pejabat Publik Harus Siap Terima Masukan, Tak Boleh Emosional

Merdeka.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, bahwa pejabat publik harus siap menerima masukan. Hal ini sejalan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan.

"Menjadi pejabat publik tentu mesti siap menerima masukan, pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda dan beragam. Termasuk cara meresponnya pun tak boleh emosional, mesti rasional dan terukur," katanya lewat pesan singkat, Kamis (7/10).

Menurutnya, mengemban amanah jabatan publik mesti siap dengan segala konsekuensi sebagai pusat sorotan yang harus selalu tampil dengan wajah teduh. Kemudian mengayomi, menenangkan dan hadir dengan solusi.

"Sekalipun fungsional marah-marah bukanlah tampilan yang diharapkan bagi seorang pejabat publik dalam merespon persoalan. Menjadi 'pemurah' bukan pemarah, karena marah-marah hanya mempertontonkan ketidakdewasaan dan ketidakmatangan dalam memanajemeni masalah," ujarnya.

Kamhar mengatakan, karakteristik dan pembawaan seperti itu diharapkan bisa dipedomani dan dimanifestasikan bersama oleh seluruh pejabat publik baik di pusat maupun di daerah.

"Tak boleh kuping tipis, apalagi dikit-dikit marah-marah. Tak boleh juga sering mengumbar ke publik minta dikritik atau didemo, giliran dikritik dan didemo terjadi upaya pembungkaman, intimidasi bahkan kriminalisasi," ucapnya.

Kamhar tidak sependapat apakah sentilan Anies terhadap pejabat publik seperti cari perhatian membangun citra untuk kepentingan pilpres 2024. Menurutnya, apa yang diungkapkan Anies adalah hal lumrah.

"Ini sentilan yang wajar dikemukakan dan ada konteksnya, di mana baru-baru ini viral pejabat publik dalam hal ini Mensos Ibu Risma marah-marah untuk kesekian kalinya," ujar dia.

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebagai pejabat publik harus siap menerima kritikan. Pejabat publik harus menjadi kotak pos kritik semua urusan.

Hal itu ia sampaikan dalam Workshop yang digelar PAN. Anies ditanya bagaimana menanggapi banyak pihak yang mengkritiknya.

"Menurut saya juga ini paket kalau menjadi berada di wilayah publik harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan," ujar Anies dikutip dari kanal YouTube PAN TV, Rabu (6/10).

Lebih lanjut, Anies bilang sebagai Gubernur harus mendengarkan keluhan di mana pun. Bagi pejabat publik yang tidak mau menerima keluhan, lebih baik mengurus burung saja di rumah.

"Datang di pertemuan apapun harus siap mendengar keluhan, karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik, kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga kan saya pelihara burung gitu," ujarnya.

Anies melihat PAN memiliki sebuah kematangan. Bagaimana sebuah perbedaan dikelola, dan dialog dikelola. Kata dia, jangan pernah menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh.

"Semuanya kalaupun itu ada perbedaan, itu lawan, saya sering sampaikan lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi," ujarnya.