Demokrat prihatin kadernya disebut terima fee proyek e-KTP
Merdeka.com - Partai Demokrat merasa prihatin atas disebutnya dua kader Demokrat menerima jatah fee proyek e-KTP saat pembahasan proyek ini berlangsung di DPR RI. Dua kader Demokrat yang diduga menerima fee adalah Jafar Hafsah dan Nurhayati Ali Assegaf.
Dugaan penerimaan fee ini disampaikan keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo saat menjadi saksi atas terdakwa Anang Sugiana Sudiharjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5) lalu. Dalam kesaksiannya, Irvanto membeberkan kronologis bagi-bagi uang kepada Anggota DPR RI melalui dirinya. Seperti diketahui, Irvanto juga menjadi terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.
"Kami tentunya yang pertama kali mendengar sangat prihatin. Apalagi Bu Nurhayati yang dari awal tidak pernah disebut. Kalau Pak Jafar Hafsah kan memang dari awal juga pernah disebut, barangkali kita tidak (terlalu) kaget. Dan begitu Bu Nurhayati disebut kami sangat prihatin sekali," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).
-
Bagaimana cara PTPS memastikan proses pemungutan suara di Pilkada 2024 berjalan dengan integritas? Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan keabsahan proses pemungutan suara selama pemilihan. Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya proses pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
Agus berharap kesaksian Irvanto tersebut tidak benar. Sehingga kadernya bisa bebas dari tudingan ikut terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.
Kendati demikian, Agus mengatakan, pihaknya tetap menghormati proses hukum. Demokrat akan tetap mengawasi jalannya proses hukum sehingga tak ada tebang pilih dalam setiap prosesnya.
"Kita tentunya memberikan kepercayaan kepada proses hukum dan tentunya kita memberikan pengawasan agar penindakan hukum itu apabila ada pemrosesan tentunya dilaksanakan dengan tidak tebang pilih, transparan, dan akuntabel, yang diketahui oleh kita semuanya sehingga semuanya memang apa adanya," jelasnya.
Sampai saat ini Nurhayati Ali Assegaf belum memberikan klarifikasi kepada DPP terkait penyebutan namanya tersebut. Ini menurutnya karena kesibukan masing-masing sehingga belum sempat diadakan pertemuan.
"Karena situasinya baru kemarin, kita juga masing-masing sibuk," ujarnya.
Ia berharap 'nyanyian' Irvanto itu tak terbukti. Dengan demikian kader Demokrat bebas dari tudingan ikut terlibat dalam korupsi e-KTP. "Kami yakini mudah-mudahan bahwa yang disampaikan itu, Bu Nurhayati memang tidak ada di dalamnya," jelasnya.
Nurhayati Ali Assegaf yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat disebut menerima uang USD 100.000. Sedangkan Jafar Hafsah disebut menerima USD 500.000. Selain dua kader Demokrat tersebut, Irvanto juga menyebut beberapa politikus Senayan yang juga menerima aliran uang proyek e-KTP yaitu Chairuman Harahap dan Ade Komaruddin.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, pertempuran politik menyisakan orang kecewa dan marah
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaRespons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya