Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat prihatin kadernya disebut terima fee proyek e-KTP

Demokrat prihatin kadernya disebut terima fee proyek e-KTP Agus Hermanto. ©2017 merdeka.com/rendi perdana

Merdeka.com - Partai Demokrat merasa prihatin atas disebutnya dua kader Demokrat menerima jatah fee proyek e-KTP saat pembahasan proyek ini berlangsung di DPR RI. Dua kader Demokrat yang diduga menerima fee adalah Jafar Hafsah dan Nurhayati Ali Assegaf.

Dugaan penerimaan fee ini disampaikan keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo saat menjadi saksi atas terdakwa Anang Sugiana Sudiharjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5) lalu. Dalam kesaksiannya, Irvanto membeberkan kronologis bagi-bagi uang kepada Anggota DPR RI melalui dirinya. Seperti diketahui, Irvanto juga menjadi terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

"Kami tentunya yang pertama kali mendengar sangat prihatin. Apalagi Bu Nurhayati yang dari awal tidak pernah disebut. Kalau Pak Jafar Hafsah kan memang dari awal juga pernah disebut, barangkali kita tidak (terlalu) kaget. Dan begitu Bu Nurhayati disebut kami sangat prihatin sekali," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

Orang lain juga bertanya?

Agus berharap kesaksian Irvanto tersebut tidak benar. Sehingga kadernya bisa bebas dari tudingan ikut terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.

Kendati demikian, Agus mengatakan, pihaknya tetap menghormati proses hukum. Demokrat akan tetap mengawasi jalannya proses hukum sehingga tak ada tebang pilih dalam setiap prosesnya.

"Kita tentunya memberikan kepercayaan kepada proses hukum dan tentunya kita memberikan pengawasan agar penindakan hukum itu apabila ada pemrosesan tentunya dilaksanakan dengan tidak tebang pilih, transparan, dan akuntabel, yang diketahui oleh kita semuanya sehingga semuanya memang apa adanya," jelasnya.

Sampai saat ini Nurhayati Ali Assegaf belum memberikan klarifikasi kepada DPP terkait penyebutan namanya tersebut. Ini menurutnya karena kesibukan masing-masing sehingga belum sempat diadakan pertemuan.

"Karena situasinya baru kemarin, kita juga masing-masing sibuk," ujarnya.

Ia berharap 'nyanyian' Irvanto itu tak terbukti. Dengan demikian kader Demokrat bebas dari tudingan ikut terlibat dalam korupsi e-KTP. "Kami yakini mudah-mudahan bahwa yang disampaikan itu, Bu Nurhayati memang tidak ada di dalamnya," jelasnya.

Nurhayati Ali Assegaf yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat disebut menerima uang USD 100.000. Sedangkan Jafar Hafsah disebut menerima USD 500.000. Selain dua kader Demokrat tersebut, Irvanto juga menyebut beberapa politikus Senayan yang juga menerima aliran uang proyek e-KTP yaitu Chairuman Harahap dan Ade Komaruddin.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: AHY Anggap Tak Ada Urgensi Hak Angket Pilpres 2024, Mending Parpol Rekonsiliasi
VIDEO: AHY Anggap Tak Ada Urgensi Hak Angket Pilpres 2024, Mending Parpol Rekonsiliasi

Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024

KPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu

KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem
Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.

Baca Selengkapnya
AHY Sarankan Parpol Lebih Baik Rekonsiliasi daripada Gulirkan Hak Angket
AHY Sarankan Parpol Lebih Baik Rekonsiliasi daripada Gulirkan Hak Angket

Menurut AHY, pertempuran politik menyisakan orang kecewa dan marah

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen
Ganjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen

Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim

PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Baca Selengkapnya
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024

Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya