Demokrat: Sejak menyatakan dukung Jokowi, TGB belum pernah hubungi SBY

Merdeka.com - Gubernur NTB M Zainul Majdi atau Tuang Guru Bajang (TGB) memuji kinerja Presiden Joko Widodo dan menyatakan Jokowi tak cukup memimpin Indonesia hanya lima tahun. Pernyataan TGB ini kemudian ditanggapi pro dan kontra. Pernyataan TGB dinilai sebagai manuver politik di saat partainya, Demokrat belum menentukan dukungan atau arah koalisi Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan sejak mengeluarkan pernyataan itu, TGB belum pernah menghubungi Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyampaikan alasan-alasannya mendukung Jokowi.

"Sampai saat ini Pak TGB belum pernah melaporkan diri ke ketua umum kami atau ke partai. Belum pernah menyampaikan apa manuver-manuver yang beliau lalukan saat ini bahkan hingga ini menjadi ramai diperbincangkan di media. Pak TGB memang belum pernah menghubungi partai atau menghubungi Pak SBY secara langsung," jelasnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

Manuver politik TGB ini juga sempat dibahas SBY bersama pengurus DPP. SBY, kata Ferdinand, menganggap manuver TGB adalah hak politiknya sebagai individu. Hak politik itu dilindungi konstitusi. Hanya saja karena TGB masih kader Demokrat, dia harus mengikuti etika partai.

"Bagi Pak SBY sikap beliau jelas. Silakan Pak TGB bermanuver, itu hak politik yang dilindungi konstitusi. Tapi fatsun dan etika partai harus diikuti ketika masih terafiliasi partai, apalagi beberapa hari kemarin Pak TGB masih mengakui bahwa beliau masih kader Demokrat," kata dia.

"Jadi etika-etika partai itu ya kita ikuti saja. Itu baiknya," lanjutnya.

Sebelumnya, DPP Partai Demokrat menyatakan akan memberikan sanksi pada TGB. Sanksi akan dibahas Dewan Kehormatan Partai setelah persiapan pencalegan rampung. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran dan bahkan pemecatan.