Demokrat tak mau ikut tanggung jawab atas rekomendasi pansus KPK

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima laporan kerja dari Pansus Hak Angket KPK. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Pansus telah menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa rekomendasi akhir Pansus Angket KPK akan diserahkan pada masa sidang sekarang.

"Jadi, tepatnya memang belum disampaikan pada pimpinan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menegaskan partainya tak ingin bertanggungjawab atas segala rekomendasi yang dibuat pansus. Sebab, sejak awal Demokrat tidak setuju dengan pembentukan Pansus Angket KPK.

"Kalau dari fraksi Demokrat ingin mengawal bagi rakyat yang tidak setuju pansus kok. Partai Demokrat ada di garda paling depan. Barangkali sampai kapanpun Partai Demokrat tidak setuju dengan adanya Pansus Angket KPK," tegasnya.

Dalam rekomendasi akhir Pansus, beredar kabar terdapat usulan mendorong adanya Rancangan Undang-undang penyadapan. Agus menuturkan, wacana tersebut belum masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018.

"Yang jelas ini belum masuk ke Prolegnas sehingga usulan-usulan itu memang dibuka dari mana saja, disilakan saja, apabila memang ada usulan-usulan terusnya dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Agus.

Sebelumnya, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan laporan kerja pansus. Dia mengatakan laporan tersebut sudah dikirim ke fraksi-fraksi.

"Sudah kita kirimkan ke fraksi-fraksi untuk dibicarakan di fraksi dan kita sudah sepakat di akhir masa sidang kita menyampaikan laporan," kata Agun.

Agun enggan merinci laporan yang sudah dibagikan kepada fraksi-fraksi. Dia mengatakan dalam laporan tersebut terdapat hasil yang sudah dijelaskan pihaknya. (mdk/noe)