Deretan Kebijakan Jokowi jadi Polemik Karena Lahir Jelang Pilpres 2019

Merdeka.com - Jelang Pilpres 2019 Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mencuri perhatian publik. Kebijakan yang lahir di tahun politik itu langsung mendapat respons beragam dari politisi oposisi. Lantaran kebijakan yang populis itu bisa menguntungkan Jokowi sebagai capres petahana.

Presiden Jokowi mengatakan kebijakan yang pro rakyat seharusnya didukung. Bukan diributkan oleh politikus dan disangkutpautkan dengan politik.

"Diributkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, apa sih, apa sih. Ini komitmen pemerintah untuk rakyat, program pro rakyat kayak begini kok malah diurus-urus," kata Jokowi.

Berikut kebijakan Jokowi yang lahir menjelang Pilpres 2019

Dana Kelurahan

Presiden Jokowi berjanji memberikan dana untuk setiap kelurahan. Prinsipnya dana kelurahan ini seperti dana desa. Pemerintah mengusulkan Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang akan digelontorkan pada 2019. Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana penganggaran Dana Kelurahan bertujuan membantu rakyat. Dengan adanya Dana Kelurahan, para Lurah bisa memperbaiki selokan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.

Namun, usulan itu memantik perdebatan sengit. Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan tersebut. "Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi.

Kenaikan Gaji PNS

Kurang lebih dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok, akhirnya pemerintah Jokowi menaikkan gaji PNS pada tahun 2019. Pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

"Melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Diberikan kepada pensiunan PNS," ujar Presiden Jokowi

Tarif Tol Jembatan Suramadu Gratis

Presiden Jokowi secara resmi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu pada 27 Oktober 2018. Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).

Rumah DP 0 Persen untuk ASN

Pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan upaya tersebut tidak terkait dengan politik jelang Pilpres 2019. "Sekarang melihatnya, apa pun yang bisa kita lakukan untuk rakyat. Apakah itu menjelang, sebelum, atau sesudah (Pilpres) itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah untuk melakukan apa pun yang bisa bermanfaat untuk rakyat," kata Puan.