Follow
Desmond: Harusnya Menkum HAM malu menangkan Golkar kubu Agung
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono salah adanya. Hal itu akibat persoalan kisruh dualisme kepengurusan Golkar masih belum selesai di pengadilan.
"Kalau bicara Undang-undang Partai Politik prosesnya belum selesai. Contoh dengan PPP harusnya peristiwa ini tidak terjadi lagi keputusan Menteri Hukum dinyatakan oleh pengadilan keputusannya melanggar hukum, harusnya malu ini diulangi lagi," kata Desmond saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/3).
Menurutnya, lewat keputusan yang salah dua kali ini menunjukkan Yasonna tak layak menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna membuat kisruh di tubuh partai politik tambah bergejolak.
-
Kapan Golkar akan umumkan keputusan? “Insya Allah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut, demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat,“ “Kami akan segera bergerak serentak bekerja apabila itu sudah diumumkan Ketua Umum,“ tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
"Jika diulangi Yasonna tidak layak jadi Menkum HAM. Harusnya jernih, Yasonna sabar, biarlah bertarung di pengadilan," terang dia.
Lanjut dia, kebijakan yang diambil oleh Yasonna terkesan berbau politik. Hal itu menunjukkan keputusan itu tidak jelas dasar hukumnya.
"Itu sudah kasat mata, sudah jelas di depan kami itu keputusan politik. Kalau ini menteri politik tapi ini menteri hukum, seorang menteri hukum tidak paham hukum kan mengacaukan," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Airlangga, keputusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK sudah jelas.
Baca Selengkapnya
Sebanyak empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion pada putusan batas usia Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnya
Pihaknya tengah mementingkan bagaimana cara agar agenda yang disusunnya itu dapat terlaksana.
Baca Selengkapnya
AHY memberikan pesan kepada kubu yang tidak legowo atas kemenangan Prabowo-Gibran di MK.
Baca Selengkapnya
Ganjar heran putusan tersebut masih tetap menjadi rujukan dalam bernegara.
Baca Selengkapnya
Rosan yakini pemenang tak merasa lebih baik dan yang kalah tak menyalahkan orang lain
Baca Selengkapnya
Arief yang sudah 12 tahun menjadi hakim konstitusi itu sangat sedih MK dicap sebagai Mahkamah Keluarga.
Baca Selengkapnya