Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dewan Kehormatan Demokrat akan sidang TGB karena dukung Jokowi

Dewan Kehormatan Demokrat akan sidang TGB karena dukung Jokowi Tuan Guru Bajang. ©2018 liputan6.com

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan segera memanggil Gubernur NTB, M Zainul Majdi atau TGB untuk mengklarifikasi dukungan yang dilontarkan untuk Joko Widodo atau Jokowi. Seperti diketahui belum lama ini TGB memuji kinerja Jokowi dan menyatakan Jokowi tak cukup hanya memimpin lima tahun.

Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melakukan klarifikasi ke TGB karena sedang sibuk mempersiapkan pendaftaran caleg ke KPU.

"Dari Partai Demokrat sampai saat ini Dewan Kehormatan belum melakukan sidang, belum akan memanggil TGB atas sikapnya. Partai masih fokus menyukseskan pendaftaran caleg dan mungkin nanti setelah pendaftaran selesai Dewan Kehormatan Partai akan memanggil dan mengklarifikasi TGB," jelasnya, Selasa (17/7).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan TGB belum pasti akan mendapatkan sanksi atas manuver politiknya. Sanksi akan diberlakukan jika ditemukan ada pelanggaran etika partai.

"Saat klarifikasi belum tentu akan dikeluarkan sanksi. Kalau ditemukan pelanggaran etika partai baru akan diberikan sanksi. Sanksi bisa berupa teguran, peringatan sampai pemberhentian," ujarnya.

Saat mengeluarkan manuver politiknya, TGB masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Sementara Partai Demokrat belum memutuskan arah koalisi Pilpres sampai saat ini. Sebelumnya Ferdinand mengatakan manuver TGB tersebut offside dan harus ditegur.

"Sikap TGB ini offside. Artinya harus disemprit," kata dia di DPP Partai Demokrat pekan lalu.

Ferdinand menerangkan yang harus ditegur ialah sikap politik TGB, bukan personal. Pasalnya TGB mengeluarkan pernyataan dukungan sebelum ada sikap resmi partainya.

"Beliau ingin mendukung Jokowi silakan. Jadi beliau disanksi bukan karena mendukung Jokowi. Kalaupun disanksi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai," jelasnya.

Ia menegaskan manuver TGB tak direstui partai karena yang bersangkutan tak pernah berkoordinasi dengan DPP. Ia juga membantah TGB kecewa karena tak didukung Demokrat menjadi capres atau cawapres. Pasalnya, TGB tak pernah menyatakan keinginannya ke partai ingin maju menjadi capres atau cawapres. Jika berniat maju seharusnya disampaikan kepada partai.

"Kalau beliau tentu punya niat ingin maju, harusnya melaporkan dong. Izin Pak Ketum Partai, saya ingin maju. Dan sampai saat ini, itu tidak pernah disampaikan oleh beliau. Sehingga kami menganggap keinginan beliau tidak ada," jelasnya.

"Kalau pun kemarin keliling-keliling banyak daerah bukan langkah politik, tetapi dakwah. Tidak dalam kampanye mengusulkan diri sebagai capres-cawapres. Itu yang kami tangkap. Meskipun di dalam berbagai survei namanya tinggi. Kami juga berpikir TGB itu tidak ingin (maju)," lanjutnya.

Jika sejak awal TGB menyampaikan ke partai ingin menjadi capres atau cawapres, Demokrat dipastikan akan mengakomodir dan membahasnya. "Kalau dia punya niat, sampaikan ke partai. Partai pasti akan membahasnya. Karena di kita demokrasi sangat hidup. Sudah pasti kita pertimbangkan. Karena kita tidak menutup karir politik siapa pun di Partai Demokrat. Kita melihat, evaluasi layak atau tidak, bukan asal popularitasnya tinggi. Semua aspek diperhitungkan," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi dan SBY Bertemu, Demokrat Dapat Tawaran Menteri?
Jokowi dan SBY Bertemu, Demokrat Dapat Tawaran Menteri?

Santoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Badan Kehormatan DPRD DKI Tak Bisa Hukum Cinta Mega Jika Tak Ada Laporan
Badan Kehormatan DPRD DKI Tak Bisa Hukum Cinta Mega Jika Tak Ada Laporan

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.

Baca Selengkapnya
Dikhianati Anies dan NasDem, SBY Belum Putuskan Arah Dukungan Demokrat di Pilpres 2024
Dikhianati Anies dan NasDem, SBY Belum Putuskan Arah Dukungan Demokrat di Pilpres 2024

Partai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya
Wacana Reshuffle Kabinet, Pimpinan DPR Ngaku Belum Dapat Undangan dari Istana
Wacana Reshuffle Kabinet, Pimpinan DPR Ngaku Belum Dapat Undangan dari Istana

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
SK Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Komarudin: Parpol Lagi Kena DBD, Cek Siapa di Balik Mereka
SK Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Komarudin: Parpol Lagi Kena DBD, Cek Siapa di Balik Mereka

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.

Baca Selengkapnya
PK Moeldoko, Putusan MA & Dukungan Berdarah Buat AHY
PK Moeldoko, Putusan MA & Dukungan Berdarah Buat AHY

Nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat belum aman. Sebab, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko Cs kepada Mahkamah Agung belum diputuskan.

Baca Selengkapnya
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi

Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Jokowi Digugat ke PTUN
Reaksi Gibran soal Jokowi Digugat ke PTUN

Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
SK Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Komarudin Watubun: Harus Dicek Siapa di Balik Penggugat
SK Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Komarudin Watubun: Harus Dicek Siapa di Balik Penggugat

Empat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.

Baca Selengkapnya