Dewan Kehormatan Demokrat akan sidang TGB karena dukung Jokowi
Merdeka.com - Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan segera memanggil Gubernur NTB, M Zainul Majdi atau TGB untuk mengklarifikasi dukungan yang dilontarkan untuk Joko Widodo atau Jokowi. Seperti diketahui belum lama ini TGB memuji kinerja Jokowi dan menyatakan Jokowi tak cukup hanya memimpin lima tahun.
Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melakukan klarifikasi ke TGB karena sedang sibuk mempersiapkan pendaftaran caleg ke KPU.
"Dari Partai Demokrat sampai saat ini Dewan Kehormatan belum melakukan sidang, belum akan memanggil TGB atas sikapnya. Partai masih fokus menyukseskan pendaftaran caleg dan mungkin nanti setelah pendaftaran selesai Dewan Kehormatan Partai akan memanggil dan mengklarifikasi TGB," jelasnya, Selasa (17/7).
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Apa yang akan dilakukan PDIP sebelum menentukan sikap? 'Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan,' kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
Dia mengatakan TGB belum pasti akan mendapatkan sanksi atas manuver politiknya. Sanksi akan diberlakukan jika ditemukan ada pelanggaran etika partai.
"Saat klarifikasi belum tentu akan dikeluarkan sanksi. Kalau ditemukan pelanggaran etika partai baru akan diberikan sanksi. Sanksi bisa berupa teguran, peringatan sampai pemberhentian," ujarnya.
Saat mengeluarkan manuver politiknya, TGB masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Sementara Partai Demokrat belum memutuskan arah koalisi Pilpres sampai saat ini. Sebelumnya Ferdinand mengatakan manuver TGB tersebut offside dan harus ditegur.
"Sikap TGB ini offside. Artinya harus disemprit," kata dia di DPP Partai Demokrat pekan lalu.
Ferdinand menerangkan yang harus ditegur ialah sikap politik TGB, bukan personal. Pasalnya TGB mengeluarkan pernyataan dukungan sebelum ada sikap resmi partainya.
"Beliau ingin mendukung Jokowi silakan. Jadi beliau disanksi bukan karena mendukung Jokowi. Kalaupun disanksi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai," jelasnya.
Ia menegaskan manuver TGB tak direstui partai karena yang bersangkutan tak pernah berkoordinasi dengan DPP. Ia juga membantah TGB kecewa karena tak didukung Demokrat menjadi capres atau cawapres. Pasalnya, TGB tak pernah menyatakan keinginannya ke partai ingin maju menjadi capres atau cawapres. Jika berniat maju seharusnya disampaikan kepada partai.
"Kalau beliau tentu punya niat ingin maju, harusnya melaporkan dong. Izin Pak Ketum Partai, saya ingin maju. Dan sampai saat ini, itu tidak pernah disampaikan oleh beliau. Sehingga kami menganggap keinginan beliau tidak ada," jelasnya.
"Kalau pun kemarin keliling-keliling banyak daerah bukan langkah politik, tetapi dakwah. Tidak dalam kampanye mengusulkan diri sebagai capres-cawapres. Itu yang kami tangkap. Meskipun di dalam berbagai survei namanya tinggi. Kami juga berpikir TGB itu tidak ingin (maju)," lanjutnya.
Jika sejak awal TGB menyampaikan ke partai ingin menjadi capres atau cawapres, Demokrat dipastikan akan mengakomodir dan membahasnya. "Kalau dia punya niat, sampaikan ke partai. Partai pasti akan membahasnya. Karena di kita demokrasi sangat hidup. Sudah pasti kita pertimbangkan. Karena kita tidak menutup karir politik siapa pun di Partai Demokrat. Kita melihat, evaluasi layak atau tidak, bukan asal popularitasnya tinggi. Semua aspek diperhitungkan," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaSantoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaNasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat belum aman. Sebab, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko Cs kepada Mahkamah Agung belum diputuskan.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaGibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaEmpat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
Baca Selengkapnya