Disebut TKN Lobi Bawaslu Dapatkan Dokumen C1, Begini Jawaban BPN

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, menerima informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tengah melobi Bawaslu guna mendapatkan dokumen C1. Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria justru menegaskan bahwa formulir C1 bukan rahasia dan milik publik.

"Form C1, pertama, milik publik, bukan rahasia. Jadi, semua peserta Pemilu selain menyiapkan saksi, dia bisa mengambil C1 dari situng sebagai perbandingan. Kemudian juga dimiliki Panwas di seluruh TPS, kecamatan," kata Riza Patria di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) malam.

"Jadi itu nggak ada yang salah. Saya kira ada baiknya malah KPU-Bawaslu memberikan kesempatan yang luas bagi parpol peserta pemilu untuk bisa mengakses," sambung Riza.

Orang lain juga bertanya?

Dirinya menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tata-rata formulir C1 tertahan di kecamatan. Oleh karena itu, dia menekankan, jika C1 merupakan dokumen publik yang harus dimiliki peserta pemilu. Dia khawatir ada manipulasi C1.

"Masyarakat harus bisa mengakses supaya semua bisa melihat, bisa meneliti agar tidak terjadi kecurangan. Karena fakta membuktikan Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan, masih ada manipulasi C1," ungkapnya.

"Apakah dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, entri, atau dilakukan oknum caleg parpol atau timnya. Untuk itu, saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu," lanjut Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menolak bila BPN melobi Bawaslu. Riza menjelaskan bahwa Bawaslu memperbolehkan pihaknya melihat C1.

"Kami nggak melobi, kami bikin surat secara resmi kan nggak masalah. Kami berkirim surat yang intinya dapat mengakses, ternyata kan boleh, karena itu bukan rahasia negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, melihat bahwa selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka. Dia pun menuding BPN tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan C1.

"Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan," ucap Hasto kepada wartawan, Kamis (25/4).

"Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," tambahnya. (mdk/rhm)