Follow
DPD Golkar Sumut: Munas Jangan Dimajukan Atau Dimundurkan
Merdeka.com - Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan, masa periode kepengurusan DPP 2014-2019, akan berakhir di bulan Desember. Sehingga itu harus disesuaikan
"Jadi terkait soal pelaksanaan Munas, DPD PG Sumut taat terhadap konstitusi dan jadwal Munas yang memang harus dilaksanakan di akhir masa bhakti, tidak dimajukan dan tidak pula diundur," ucap Ahmad Doli kepada Liputan6.com, Senin (17/6).
Dia menuturkan, yang paling penting adalah Munas akan datang itu harus menjadi media untuk melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh terhadap apa yang dialami partai selama satu periode ke belakang yang sangat penuh dengan dinamika dan cobaan, termasuk terkait hasil Pemilu 2019.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
"Evaluasi secara komprehensif, melibatkan bukan saja DPP sebagai penanggung jawab tertinggi, tetapi juga tanggung jawab dari seluruh stake holder partai, para pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dari para Caleg," jelas Ahmad Doli.
Sehingga, lanjut dia, Munas jangan dan bukan hanya melulu soal kontestasi perebutan jabatan Ketua Umum saja. Harus dibangun kesadaran baru untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir.
"Serta mensyukuri, bahwa dengan situasi sulit yang dialami itu, Golkar masih bisa meraih hasil 85 kursi, jumlah kursi kedua terbesar di DPR RI. Kesadaran baru itulah yang akan bisa membatasi dan mengeluarkan Golkar dari trauma dan ribut-ribut soal masa lalu," kata Ahmad Doli.
Menurut dia, yang dibutuhkan adalah bicara proyeksi ke depan. Dalam kontestasi perebutan jabatan Ketua Umum pun, berharap para calon seharusnya lebih banyak mengedepankan penyampaian visi baru, misi baru, dan program baru untuk memenangkan Golkar di Pemilu 2024.
"Bukan terjebak dan mundur melihat ke belakang dengan polemik mencari-cari salah orang per orang. Dengan catatan seperti itu, siapa saja dipersilakan untuk maju menjadi Calon Ketua Umum," tutur Ahmad Doli.
Karenanya, siapapun nanti calon yang maju, termasuk Bambang Soesatyo harus menyampaikan gagasan alternatif ke depan.
"Bambang Soesatyo atau siapapun nanti yang akan ikut mencalonkan diri juga sebagai Calon Ketua Umum, silakan saja untuk menyampaikan gagasan alternatif ke depan untuk dikontestasikan. Jangan bicara kembali ke belakang, apalagi menyerang orang per orang. Itu akan kontraproduktif buat Golkar ke depan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca Selengkapnya
Dia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca Selengkapnya
DPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca Selengkapnya