DPR nilai keputusan Marsekal Hadi batalkan mutasi 16 pati TNI karena profesionalitas

Merdeka.com - Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari, menilai keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir mutasi sejumlah Perwira Tinggi (pati) TNI telah didasarkan pada aspek profesionalitas. Marsekal Hadi membatalkan sekitar 16 pati TNI yang sebelumnya dirotasi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di akhir masa jabatannya.

"Saya kira itu dibenarkan juga. Kalau kemudian ada pertimbangan yang lain maka dilakukan peninjauan kembali, kan biasanya seperti itu. Enggak apa-apa," kata Abdul saat dihubungi, Kamis (21/12).

Abdul mengaku tidak melihat pembatalan mutasi tersebut mengandung unsur politis. Menurutnya, kebijakan itu merupakan sesuatu yang normal.

"Saya menjadi pimpinan perusahaan, ada lima manajer yang baik dan mungkin pimpinan sebelumnya pilih a dan saya pilih b, dengan kualifikasi sama-sama baik, boleh kan? boleh," ujarnya.

"Artinya, ini soal kenyamanan dalam bekerja saja, itu sudah pasti lah. Profesionalitas menurut Pak Hadi mungkin yang begini dan begitu, meski kualifikasinya sama-sama profesional," sambungnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah membatalkan mutasi terhadap sejumlah anggota TNI. Mutasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo.

Surat yang telah diterbitkan oleh Gatot saat itu dengan nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dibatalkan oleh Hadi lewat penerbitan surat keputusan baru bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang dibuat oleh Gatot sewaktu masih menjabat sebagai Panglima TNI yaitu sebanyak 85 anggota TNI dirotasi. Namun, dengan keluarnya surat keputusan baru yang dibuat oleh Hadi, sebanyak 16 anggota TNI batal dirotasi.