Dukung Jokowi-JK, Golkar buktikan tak bisa jauh dari kekuasaan

Merdeka.com - Partai Golkar akhirnya menyatakan sikap tegas mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Pasca kalah Pilpres 2014, Golkar awalnya tetap ngotot berada di luar pemerintahan dan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai penyeimbang.

Keputusan merapatnya Golkar pada pemerintah berdasarkan hasil rapimnas Golkar yang digelar 23-25 Januari. Mayoritas DPD dan sayap partai Golkar mendukung sikap Golkar yang bergabung dengan pemerintah.

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengungkapkan Partai Golkar mendukung pemerintah tanpa syarat. Bahkan Ical mengaku hal tersebut atas doktrin partai berlambang beringin tersebut.

"Kami tidak ada mengatakan bahwa mendukung pemerintah meminta sesuatu. Tetapi karena doktrin partai Golkar, dan kemudian melakukan reposisi maka itulah yang kita lakukan," kata Ical pada acara Rapimnas Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (24/1).

Ical mengaku dukungan tersebut sudah direncanakan beberapa waktu lalu oleh pengurus Partai Golkar dan mendapat restu dari KMP.

"Sebelum melakukan dukungan sudah diadakannya satu rapat konsolidasi nasional tanggal 4 Januari lalu di Bali. Maka kami sudah berkomunikasi pada bulan Desember dengan rekan-rekan dari KMP, dan semuanya tidak berkeberatan dengan sikap kami," tegasnya.

Disinggung soal Partai Golkar bakal berkoalisi dengan pemerintah, Ical enggan berkomentar lebih banyak. Dia hanya mengaku hanya sebatas mendukung kebijakan program pemerintah semata dan belum berfikir untuk koalisi.

"Golkar memberikan dukungan kepada pemerintah, dan duduk bersama pemerintah," kata Ical.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Panitia Rapimnas Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid. Nurdin mengatakan, partainya secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal ini sesuai dengan ideologi dan doktrin Partai Golkar. Dukungan Golkar untuk pemerintah telah disetujui seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Golkar pada rapat komisi setelah melalui perdebatan panjang.

"Rapimnas telah memutuskan mendukung bersatu kita membangun negeri," kata Nurdin.

Hal ini juga pernah terjadi di pemerintahan era SBY-JK. Dengan alasan JK, Partai Golkar berbelok mendukung pemerintahan yang sebelumnya menyatakan berada di luar pemerintah alias oposisi.

Hal itu yang membuat partai berlambang beringin identik dengan kekuasaan. Golkar sebagai partai penguasa selama orde baru tak pernah lepas dari pemerintah.