Effendi Simbolon: Tak Ada Politik Dinasti di PDIP, Megawati Berjuang dari Awal
Merdeka.com - Politikus PDIP Effendi Simbolon menegaskan, bahwa tidak ada politik dinasti dalam partainya. Menurutnya, Ketum Megawati Soekarnoputri benar-benar berjuang dengan PDIP sejak awal.
"Enggak ada politik dinasti di PDI Perjuangan, PDI Perjuangan itu ini bener ini bukan jargon, timbul tenggelam itu adalah dengan Megawati Soekarnoputri, jadi beneran ini, bukan timbul tenggelam yang di seberang sana," katanya dalam diskusi MNC Trijaya 'Senjakala Regenerasi Parpol', Sabtu (27/3).
Menurutnya, PDIP diisi kader-kader yang ideologis bersama Putri Bung Karno. Mereka loyal dan tidak mencari keuntungan semata.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap politiknya? 'Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,' ungkapnya.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang memimpin konsolidasi PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
"Jadi kita timbul tenggelam bersama Megawati Soekarnoputri, saya juga begitu mungkin, Ibu gak ada lagi, saya mungkin gak ada lagi di PDI Perjuangan, jadi memang kita partai yang sangat ideologis, idealis kita, bukan pragmatis," tuturnya.
Selain itu, dia menambahkan, Megawati Soekarnoputri memang identik dengan PDIP. Presiden RI kelima tersebut adalah kromosom partai banteng.
"Bagi kami di PDIP, bahkan simpatisan PDIP yang tidak ber-KTA sekalipun itu memang identik bahwa PDIP ada perjuangannya itu semuanya sepenuhnya betul bukan hanya yang membidangi tapi memang kromosomnya itu Megawati Soekarnoputri," ucapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP memandang kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para kader tidak main mata untuk pindah partai.
Baca SelengkapnyaMega yang merupakan mantan Presiden RI kelima dan menjadi ketua umum partai besar tidak pernah memaksakan anak dan keluarganya untuk mendapat karpet merah.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyampaikan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung orang non kader berpeluang jadi ketua umum di partainya
Baca SelengkapnyaMegawati merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru.
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto memberikan jawaban atas tuduhan menjadi penghambat pertemuan Jokowi dan Megawati
Baca SelengkapnyaPDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.
Baca SelengkapnyaEriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
Baca Selengkapnya