Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019

Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019 Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Partai Gerindra mendorong agar angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai sistem ambang batas pencalonan presiden sudah tak bisa lagi dipakai dalam Pemilu 2019 mendatang.

Alasannya, karena pemilu 2014 sudah selesai sehingga angka ambang batas 20 persen sebagai syarat bagi gabungan partai politik tidak bisa digunakan lagi.

"PT itu mau mengikuti yang mana? Enggak bisa dong PT dipakai dari pemilu yang sebelumnya. Pemilu sebelumnya sudah selesai. Pemilu 2014 tutup buku. Enggak ada lagi PT dipakai dari pemilu 2014," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Menurutnya, ambang batas pencalonan Presiden tidak sesuai dengan makna keserentakan. Pemilu 2019 akan diselenggarakan serentak dimana Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden akan digabung. Untuk itu, ambang batas pencalonan presiden tidak bisa lagi digunakan.

"Itu lah makna keserentakan itu. Jadi presidential treshold dengan sendirinya Tidak ada, karena serentak dengan pileg. Kecuali ada dua tahap lagi. Enggak usah lagi ada presidential treshold. Logikanya saja kita pake akal sehat kita pakai," tegasnya.

"Kalau dipakai 2014 kenapa enggak pakai 2009. Kita harus pakai nalar dalam melihat membuat peraturan ke depan. Ya memang tidak boleh ada sama sekali, 0 gitu," sambung Fadli.

Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden itu, diklaim dapat memberikan kesempatan hak politik bagi partai-partai dan seseorang untuk menjadi calon presiden. Fadli membantah jika penghapusan ini akan berdampak pada jumlah pasangan calon atau menghadirkan calon 'abal-abal'.

"Enggak. saya kira ini demokrasi. Katanya kita mau berdemokrasi jangan batasi dong. Jangan persulit orang jadi presiden, dipilih dan memilih," klaimnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan
Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan

Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut Prabowo dan Ganjar Tak Mungkin Bersatu di Pilpres 2024
Gerindra Sebut Prabowo dan Ganjar Tak Mungkin Bersatu di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bicara peluang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpasangan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Elite PDIP Tegas Tak Mungkin Ganjar Turun Jadi Cawapres Prabowo!
VIDEO: Elite PDIP Tegas Tak Mungkin Ganjar Turun Jadi Cawapres Prabowo!

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat seusai Rapat Kerja Nasional IV PDIP menyebut PDIP dan para partai pendukung selalu memperjuangkan Ganjar Pranowo

Baca Selengkapnya
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

Baca Selengkapnya
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Isu Pilpres 2024 Satu Putaran: Semua Bergantung Rakyat
Ganjar soal Isu Pilpres 2024 Satu Putaran: Semua Bergantung Rakyat

Ganjar menambahkan, siapa pun boleh berpendapat terkait Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 Tak Bisa Daftarkan Capres-Cawapres, Ini Penjelasan KPU
Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 Tak Bisa Daftarkan Capres-Cawapres, Ini Penjelasan KPU

Aturan ini, kata dia termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum pasal 226.

Baca Selengkapnya
Alasan Hakim Saldi Isra Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres: Pelanggaran Moral & Diskriminasi
Alasan Hakim Saldi Isra Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres: Pelanggaran Moral & Diskriminasi

Menurut Saldi, MK tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena berpotensi menimbulkan dinamika di kemudian hari

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Menteri dan Kepala Daerah Tak Wajib Mundur saat Ikut Pilpres Berisiko Penyalahgunaan Kekuasaan
Ganjar: Menteri dan Kepala Daerah Tak Wajib Mundur saat Ikut Pilpres Berisiko Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut Ganjar, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil berpotensi tidak terealisasi.

Baca Selengkapnya