Fahri Hamzah: KPK berani jemput paksa Setnov, itu pasti perintah orang kuat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak habis pikir dengan sikap KPK yang hendak memanggil paksa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Semalam (15/11), KPK mendatangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya untuk didatangkan paksa. Tapi, Novanto tak ada di rumah, hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Fahri meyakini, ada perintah di luar KPK yang ingin Novanto segera ditahan. Namun, Fahri menolak menyebutkan siapa orang tersebut.
"Kalau ada yang berani jemput paksa Setya Novanto, itu pasti perintah datang dari orang kuat di negara ini, sehingga aparat kepolisian khususnya mau saja ikut-ikutan merusak lembaga negara," kata Fahri dalam pesan singkat, Kamis (16/5).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang menjatuhkan status tersangka Firli? Hakim menilai status tersangka Firli dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga sekarang.
Fahri sebelumnya sempat mendapatkan informasi bahwa penetapan kembali Setya Novanto jadi tersangka atas perintah Istana. Lagi-lagi, Fahri tak mengungkap, siapa pembisik tersebut yang menuduh Presiden Jokowi dan wapres JK di balik kasus Novanto.
"Saya mendengar ada rumor tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa kita semua sudah gila," kata Fahri.
Politikus PKS ini juga menduga ada permainan politik yang tengah dimainkan oleh KPK. Dalam hal ini, yang menjadi target adalah Partai Golkar demi kepentingan Pemilu 2019.
"Keterlibatan KPK dalam gerakan politik mentarget Setya Novanto akan menghancurkan seluruh bangunan negara hukum kita. Presiden Jokowi harus bertanggungjawab apabila hal itu terjadi," tegas Fahri.
KPK sudah dua kali menetapkan tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. KPK telah memanggil 11 kali Novanto, dalam pemanggilan itu hanya tiga kali yang dipenuhi oleh mantan Bendum Golkar tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango kini menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaHakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya