Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri sebut bisa saja Fraksi TNI kembali ke MPR

Fahri sebut bisa saja Fraksi TNI kembali ke MPR Fahri Hamzah. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginginkan hak politik bagi anggota TNI. Dengan begitu, nantinya anggota TNI memiliki kesamaan dengan warga sipil dan bisa mengekspresikan pandangan politiknya.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, tak menutup kemungkinan TNI kembali mendapatkan hak politik. Dia menilai ketetapan MPR yang mengatur TNI tidak mempunyai hak dipilih atau memilih dalam politik bisa saja diamandemen. Nantinya, kata dia, Fraksi TNI bisa saja kembali masuk ke MPR.

"Saya sendiri masih percaya dan punya opsi bahwa tentara di MPR masih dimungkinkan. Kalau DPR harus dibahas lagi. Karena kalau di DPR nanti partisan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).

Meski demikian, Fahri menilai ada baiknya TNI tak terlibat dalam politik praktis. Sebab, dia menilai TNI bertugas memberikan mempertahankan negara dan bukan ikut terlibat dalam politik praktis.

"TNI menurut saya masuk ke dalam fungsi simbolik. Bukan politik praktis. Nggak bisa orang pegang senjata terus politik praktis. Beda dengan kita nanti. Kita hanya bisa ngomong, mereka senjatanya yang ngomong. Saya setuju kalau politik simbolis," ujarnya.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, Gatot menyebut, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," kata Gatot.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Baca Selengkapnya
Purnawiran TNI Banyak jadi Timses Capres-Cawapres, Panglima: Kami Yakin Para Senior Tahu Kami di Pihak Netral
Purnawiran TNI Banyak jadi Timses Capres-Cawapres, Panglima: Kami Yakin Para Senior Tahu Kami di Pihak Netral

Panglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.

Baca Selengkapnya
Persatuan Purnawirawan Polri Sepakat Dukung Paslon Ganjar-Mahfud
Persatuan Purnawirawan Polri Sepakat Dukung Paslon Ganjar-Mahfud

Gatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU TNI/Polri, Gerindra: Negara Bakal Rugi TNI-Polri Pensiun Usia 58 Tahun, Ini Alasannya
Soal Revisi UU TNI/Polri, Gerindra: Negara Bakal Rugi TNI-Polri Pensiun Usia 58 Tahun, Ini Alasannya

Muzani menilai di usia tersebut seorang prajurit TNI dan Polri masih cukup baik kesehatan fisik dan gaya pikirnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng

Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Baca Selengkapnya
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?

"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati

Baca Selengkapnya
Disetujui Jadi Panglima, Jenderal Agus: Netralitas TNI Harga Mati
Disetujui Jadi Panglima, Jenderal Agus: Netralitas TNI Harga Mati

Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Panglima Andika Perkasa Bahas Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, Tekanan Pasti Ada
VIDEO: Eks Panglima Andika Perkasa Bahas Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, Tekanan Pasti Ada

Andika pun menanggapi soal aksi pencopotan baliho yang dialami Ganjar-Mahfud di daerah

Baca Selengkapnya
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini Alasannya
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini Alasannya

Megawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya