Fahri sebut bisa saja Fraksi TNI kembali ke MPR
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginginkan hak politik bagi anggota TNI. Dengan begitu, nantinya anggota TNI memiliki kesamaan dengan warga sipil dan bisa mengekspresikan pandangan politiknya.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, tak menutup kemungkinan TNI kembali mendapatkan hak politik. Dia menilai ketetapan MPR yang mengatur TNI tidak mempunyai hak dipilih atau memilih dalam politik bisa saja diamandemen. Nantinya, kata dia, Fraksi TNI bisa saja kembali masuk ke MPR.
"Saya sendiri masih percaya dan punya opsi bahwa tentara di MPR masih dimungkinkan. Kalau DPR harus dibahas lagi. Karena kalau di DPR nanti partisan," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Apa posisi terakhir Try di TNI? Try kemudian menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Soeharto dari tahun 1993 hingga 1998.Karir yang sangat mengesankan bagi seorang perwira militer. Dari Letnan Dua, bisa menjadi RI-2.
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
-
Siapa yang didoakan oleh mantan Panglima TNI? 'Siap, satu perempuan. Tamat SMA, sekarang sedang mencoba untuk masuk IPDN,' ungkap Kapten Pandjaitan.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Mengapa Yudo Margono akan diganti sebagai Panglima TNI? Sebab, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera pensiun pada akhir November 2023.
Meski demikian, Fahri menilai ada baiknya TNI tak terlibat dalam politik praktis. Sebab, dia menilai TNI bertugas memberikan mempertahankan negara dan bukan ikut terlibat dalam politik praktis.
"TNI menurut saya masuk ke dalam fungsi simbolik. Bukan politik praktis. Nggak bisa orang pegang senjata terus politik praktis. Beda dengan kita nanti. Kita hanya bisa ngomong, mereka senjatanya yang ngomong. Saya setuju kalau politik simbolis," ujarnya.
Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, Gatot menyebut, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," kata Gatot.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaGatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.
Baca SelengkapnyaMuzani menilai di usia tersebut seorang prajurit TNI dan Polri masih cukup baik kesehatan fisik dan gaya pikirnya.
Baca SelengkapnyaMegawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.
Baca Selengkapnya"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaAndika pun menanggapi soal aksi pencopotan baliho yang dialami Ganjar-Mahfud di daerah
Baca SelengkapnyaMegawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca Selengkapnya