Fahri sebut pemerintah tak tahan dengar kritik
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah tidak arogan dalam menghadapi kritik. Hanya saja, pemerintah tidak tahan dengan banyaknya kritik yang masuk.
"Bukan arogan. Kupingnya kurang tebel. Maksudnya itu dia enggak tahan dengar kritik. Kalau Anda jadi eksekutif itu kerjaan hari-harinya itu tahan pada kritik dengan cara punya sistem," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3).
Menurutnya pemerintah harus menerima kritikan dari masyarakat ataupun tokoh dengan baik. Sebab, kritikan bisa menjadi bahan evaluasi pemerintahan.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Kenapa Fahri Hamzah mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat? “Ayo kita ke tengah, tinggalkan yang lain. Yang lain adalah kepingan-kepingan kemarahan dan kepingan-kepingan kekecewaan. Tidak wajar kita berpolitik dan mengambil keputusan tentang pemimpin karena marah dan kecewa,“ kata Fahri
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Dimana Feisal Hamka mengelola proyek? Feisal Hamka telah mengelola proyek-proyek di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah pembangunan ruas jalan tol yang dikelola di daerah Jawa Barat.
"Memang teorinya begitu. Tugas dari pemerintah adalah menjelaskan. Tugas dari yang di luar pemerintahan itu mengkritik," ungkapnya.
Fahri pun menyarankan pemerintah untuk terbuka mengenai tugas dan proyek yang sedang dikerjakan. Tentunya keterbukaan itu, lanjut Fahri, harus diiringi data-data negara yang relevan sehingga bisa mencegah berkembangnya hoaks.
"Kalau Anda enggak bisa ngomong rakyat memproduksi hoaks. Kalau negara memproduksi hoaks kita engga bisa ngomong rakyat memproduksi hoaks. Kalau negara memproduksi hoaks tambah banyak lagi hoaks di luar. Karena itu dia harus ngomong dengan data," ucapnya.
Sebelumya, SBY sempat berharap pemerintah tak arogan dalam menanggapi kritik. Hal itu menanggapi perdebatan Amien Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. SBY meminta keduanya menyelesaikan persoalan dengan cara kekeluargaan.
"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juta tak boleh absolut," kata SBY.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca SelengkapnyaCawapres Mahfud MD berpendapat soal data pemerintahan yang bisa dibuka dan rahasia.
Baca SelengkapnyaTaufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca SelengkapnyaAnies meminta Prabowo untuk lebih mengutamakan kebutuhan masa depan dibandingkan beli alutsista
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaSelain itu, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaUcapan Rocky Gerung menurut dia, presiden ditempatkan bukan sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dikritik berdasarkan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, banyak aturan saat ini yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah.
Baca Selengkapnya